Sekolah Demokrasi — Apakah Itu?

SIMPUL – Salah satu program yang dilaksanakan oleh KID dan didukung oleh Netherlands Institute for Multi-Party Democracy adalah Simpul Demokrasi (SD). Pilihan penggunaan kata “Simpul Demokrasi” memang dilakukan untuk merancang dan membuat terobosan dalam proses pembelajaran demokrasi dalam model yang berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah formal. Para peserta berinteraksi dengan sesama dan dengan nara sumber serta fasilitator sebagai demos atau warga masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih demokratis.

KID meyakini nilai-nilai universal demokrasi seharusnya operasional dalam konteks budaya lokal. Maka dari itu, KID bekerja sama dengan mitra lokal dalam penyelenggaraan Simpul Demokrasi di lima provinsi (Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Banten dan Sumatra Selatan).

Program dan Sasaran

Para peserta Simpul Demokrasi adalah orang muda yang terdiri dari politisi, tokoh masyarakat, jurnalis, aktivitas LSM, pendidik, pembisnis, tokoh muda, dan kalangan profesional. Simpul Demokrasi menetapkan sasaran pada tingkat institusional dan individual. Pada tingkat institusional, Simpul Demokrasi di setiap lokal diharapkan:

  1. Menghasilkan data base dinamis dan pemetaan komprehensif mengenai kabupaten di mana Simpul Demokrasi tersebut beroperasi.
  2. Meluluskan orang-orang muda strategis yang mempunyai kemampuan dan komitmen. Jumlah lulusan ini secara proposional sedikitnya 50% dari jumlah anggota DPRD setempat
  3. Merancang dan mengembangkan Komite Komunitas (KK) yang akan menjadi wahana bagi para aktor dalam transformasi demokrasi di tingkat lokal.
  4. Memfasilitasi jaringan dinamis antara pilar-pilar demokrasi lokal di antaranya lembaga politik, politisi, komunitas bisnis, media massa, dan tokoh masyarakat setempat.

Selanjutnya dalam tingkat individual, di akhir program Simpul Demokrasi, para peserta diharapkan:

  1. Mengembangkan kemampuan berinteraksi di antara pilar-pilar demokrasi baik dalam arena politik lokal maupun nasional
  2. Mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan demokrasi
  3. Mengartikulasikan agenda demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional melalui lima artikel di media massa lokal, penyelenggaraan talk show di radio atau televisi lokal, program partisipasi publik, atau acara dengar pendapat di DPRD setempat
  4. Merencanakan dan melaksanakan satu program atau kegiatan pengembangan masyarakat.

Saat ini seluruh lembaga pelaksana Simpul Demokrasi sedang sibuk melakukan proses rekrutmen peserta Sekolah Demokrasi di masing-masing wilayahnya. Banyak sekali yang berminat untuk belajar tentang demokrasi, sayangnya Sekolah Demokrasi hanya bisa menampung paling banyak 35 orang di tiap wilayah.

Kurikulum

Untuk mendukung pelaksanaan Simpul Demokrasi, KID mengembangkan beberapa modul yang bisa digunakan untuk para peserta. Modul-modul tersebut adalah

  1. Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi yang disusun oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Guru Besar sosiologi pada FISIP UNAIR, Surabaya)
  2. Sistem Politik dan Pemerintahan disusun bersama oleh tiga orang penulis, Rahman Tolleng (pemerhati dan aktivis politik di Jakarta), Arbi Sanit (pengajar ilmu politik pada FISIP UI, Jakarta), dan Ichlasul Amal, pengajar ilmu politik pada FISIPOL UGM, Yogyakarta)
  3. Gerakan Sosial oleh Suharko (pengajar program Master dan program Doktoral sosiologi, pada FISIPOL UGM, Yogyakarta)
  4. Demokrasi dan Bisnis oleh Ratih Hardjono (wartawati dan konsultan bisnis di Jakarta) dan Anita Lie (pengajar FKIP dan pengajar pada program pasca-sarjana Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya)
  5. Konsepsi Demokrasi disusun bersama oleh dua penulis, yaitu Daniel Sparringa (pengajar sosiologi pada FISIP UNAIR, Surabaya) dan Ignas Kleden (pengajar pasca-sarjana sosiologi pada FISIP UI, Jakarta)
  6. Legislasi Daerah dan Demokrasi oleh Fajrul Falaakh (pengajar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta)
  7. Kebijakan Publik oleh Eny Haryati (pengajar pada Jurusan Adminstrasi Publik, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya)
  8. HAM dan Demokrasi oleh Ruhaini Dzuhayatin (pengajar pada UIN, Yogyakarta) dan Kumala Sari (aktivis PUSHAM UII Yogyakarta)
  9. Analisis Kemasyarakatan oleh Heru Nugroho (pengajar pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta)

Ketika saya mulai mengikuti sekolah demokrasi dan bertemu dengan banyak orang dari berbagai elemen-elemen yang ada. Sungguh hal ini membuat saya percaya bahwa Sekolah Demokrasi (SD) ternyata bukan hanya tempat orang yang harus paham dengan teori-teori demokrasi tetapi ternyata diluar dugaan. Dan hal inilah yang membuat saya percaya bahwa banyak kompromi yang harus diselesaikan karena banyak pihak yang juga membawa kepentingannya masing-masing. Demokrasi bukan berarti kita harus mementingkan kepentingan golongan tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
Mr. Hasan Abadi,
Graduate of Sekolah Demokasi Malang, East Java An NGO from Yayasan Satu Indonesia

Tentunya banyak hal yang bermanfaat dari SD tetapi hal yang terpenting adalah keterlibatan para peserta SD dalam setiap agenda masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak lagi merasa sebagai objek pembangunan demokrasi tetapi lebih sebagai rekan-rekan yang berjuang bersama terhadap keterbukaan politik bangsa ini. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman di SD dapat berperan aktif dalam pengkritisan soal-soal kebijakan Pemerintah Kab. Malang. Semoga itu dapat membantu masyarakat kecil dan lemah dalam menegakkan suara rakyat. Teman-teman tentu dapat memperjuangkan demokrasi tanpa dan maksud untuk mempermalukan demokrasi itu sendiri.
Ms. Ari Wahyu Astuti
Graduate of Sekolah Demokrasi Malang, Malang Legislative member for the Democrat Party

Aktif di SD memungkinkan saya mendapatkan pengatahuan, nilai, dan keterampilan yang ditimba setelah satu tahun berjalan. Pemahaman tentang demokrasi menjadi baik paling tidak memahami esensi dari demokrasi. Selain itu juga kegiatan sekolah demokrasi dapat membantu melihat realitas sosial yang ada dalam masyarakat Lembata. Satu hal positif yang saya amati adalah bahwa kegiatan ini berdampak pada perubahan perilaku birokrasi seperti mulai nampak adanya iklim keterbukaan dalam manajemen publik. Saat ada pertemuan partai di Kupang, saya menceritakan tentang SD di Lembata kepada kawan-kawan peserta dari kabupaten lain di NTT. Mereka bertanya, “Mengapa Sekolah Demokrasi hanya dibuat di Lembata saja?” Saya mengharapkan agar kegiatan ini juga dibuat di kabupaten lain di NTT dan rentang waktunya tidak hanya satu tahun tetapi dua atau tiga tahun agar kapasitas yang dimiliki lebih memadai.
Ms. Maria Barek Tukan, Graduate of Sekolah Demokrasi Lembata, Former Village Representative of Lamatuka Village, Running Candidate for Head of LamatukaVillage

SD adalah upaya penting dan berguna bagi peningkatan kualitas wacana demokasi di Lembata. Pengetahuan dan nilai ini amat membantu saya dalam kehidupan sosial, politik, dan hubungan kemasyarakatan, maupun dalam aktifitas saya sebagai wartawan. Proses yang berjalan selama kegiatan SD menempatkan kami bukan sebagai obyek tetapi sebagi subyek yang sama-sama memberi dan menerima di antara satu dengan yang lain. Saya melihat sekolah demokrasi adalah asset yang penting bagi Lembata karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja memiliki otak tetapi hati dan tangan (Pengetahuan, Nilai dan Keterampilan). Kalaupun ada hal yang patut saya sesalkan ialah mengapa kegiatan ini berlangsung satu tahun saja. Terus terang, waktu satu tahun tidak cukup memadai bagi kami dalam memahami kerangka konseptual dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam rangka menjadi agen perubahan di Kabupaten Lembata.
Mr. Paul Poli, Graduate of Sekolah Demokrasi Lembata, Leadership team of the The National Caring People’s Party (PRPRN) Lembata Chruch activist

 

Tentang Pelaksana Program Sekolah Demokrasi di Malang Raya

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bergerak dan berkegiatan untuk mendorong tumbuhnya demokrasi di Malang Raya khususnya dan juga secara umum.

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) atau Indonesian Community for Democracy, adalah sebuah Perkumpulan yang baru dibentuk dengan tujuan mendorong kehidupan demokrasi melalui pendidikan dan pelatihan. Gagasan awalnya muncul dari diskusi beberapa tokoh di Indonesia dengan wakil-wakil dari Institute for Multiparty Democracy (IMD) di Den Haag, negeri Belanda, yang telah dikenal luas secara internasional karena inisiatif dan kegiatannya mendorong kehidupan multipartai dan proses demokratisasi di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Selatan. Gagasan ini kemudian didiskusikan dan dikonsultasikan dengan berbagai kalangan di berbagai tempat di Indonesia selama dua tahun. Diskusi dan konsultasi tersebut telah dilakukan dengan tujuan ganda, yaitu mengecek apakah ada kebutuhan riil terhadap pendidikan dan pelatihan demokrasi, dan juga apakah menurut pandangan pihak-pihak tersebut gagasan ini mungkin terlaksana dan dapat didukung oleh tenaga-tenaga yang memiliki cukup kemampuan dan komitmen untuk mewujudkannya.

Persiapan pembentukan KID telah berlangsung selama dua tahun. Suatu Komite Pengarah Nasional (KPN) dibentuk Bulan Mei 2004 di Bogor, dan KID resmi di launch tanggal 27 Oktober 2004 di Jakarta. Anggota Komite Pengarah Nasional adalah: Dr. Ignas Kleden (Ketua); Dr. Daniel Sparingga (Wakil Ketua); Syahrizal Moeis, MA (Bendahara); Ratih Hardjono (Sekjen); Kresnayana Yahya M.Sc (Anggota); Dr. Tamrin Tomagola (Anggota); Dr. M. Qasim Mathar (Anggota); Dr. Anita Lie (Anggota); Ruhaini Dhzuhayatin MA (Anggota).

PLaCID’s Averroes

PLaCID’s Averroes adalah salah satu lembaga di bawah Yayasan Averroes yang berkiprah dalam bidang analisis kebijakan publik dan studi pengembangan masyarakat. Bagi PLaCID’s Averroes, disadari bahwa ciri karakteristik pengambilan keputusan (decission making) modern saat ini adalah keharusan adanya pelibatan pemakaian informasi dan pengetahuan oleh pengambil keputusan. Di mana, model tersebut didasari oleh berkembangannya hubungan antar pengetahuan dan kekuasaan yang bersifat rasional. Maka dari itu analisis kebijakan (policy analysis) yang kebanyakan ditujukan untuk penggunaan serta meningkatkan suatu kebijakan yang lebih rasional baik pada proses perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan akan bisa dilakukan dengan baik.

Satu hal yang dirasa tidak kalah pentingnya dari suatu analisis kebijakan adalah policy advocacy, di mana adanya keterkaitkan antara riset dengan kondisi riil untuk mempengaruhi agenda kebijakan di dalam atau di luar pemerintahan. Akhirnya dapat dikatakan bahwa sebenarnya analisis kebijakan itu dapat memperkuat terjadinya proses demokrasi. Di mana ada ruang publik yang akan digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan sebuah kebijakan. Sehingga akan terbangun kesadaran kritisis masyarakat, untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam bernegara serta mendorong pemerintah yang sinergis dengan swasta, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dalam mencapai good governance dari sebuah kebijakan yang memuat prinsip participation, rule of law, transparancy, responsiveness.

Averroes Community

Averroes Community adalah lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat menemukan jati dirinya secara otonom dengan memberikan bantuan pemahaman atas segala problem yang terjadi dalam bingkai sosial-budaya. Selain itu untuk untuk memberikan dasar-dasar pemahaman yang kritis dan untuk membangun wacana yang mandiri di dalam masyarakat agar mereka bisa mengelola segenap persoalannya sendiri tanpa ada intervensi atau campur tangan secara paksa dari pihak-pihak lain.