Salahkah Saya Jadi Perempuan Indonesia

Manusia dalam kehidupannya mendambakan suasana yang damai, senang dan nyaman. Artinya, manusia tidak mau disakiti sehingga menderita secara fisik maupun non fisik. Sebisa mungkin hal itu dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, suasana seperti itu belum dapat dirasakan oleh perempuan Indonesia. Itu merupakan suatu pertanda bahwa dalam pembangunan kehidupan ada yang tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan. Ada ketidakadilan ataupun diskriminasi pada kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.
Salah satu hak warga yang dijamin oleh negara adalah hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketentuan dalam konstitusi menunjukkan prinsip egaliter dalam perlindungan harkat dan martabat manusia, tidak boleh ada perbedaan atau perlakuan yang mendikriminasikan antara laki-laki dan perempuan atas dasar alasan dan kepentingan gender.
Sering kali media memberitakan jutaan perempuan tidak mendapat akses pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial yang layak. Keadilan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi diabaikan. Laju kemiskinan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Adanya fenomena perempuan pekerja berpenghasilan di bawah upah minimum regional dianggap hal yang lumrah. Sehingga tidak perlu mendapat perhatian secara baik. Padahal jumlah penduduk perempuan hampir separuh dari jumlah penduduk keseluruhan.
Kondisi kemiskinan perempuan dinilai sebagai salah satu problem sosial yang mengakibatkan perempuan sulit menunjukkan keberdayaannya ketika dihadapkan pada ancaman atas tindakan-tindakan yang mengorbankannya atau melecehkan hak asasinya. Adanya ketergantungan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perempuan kesulitan melakukan perlawanan.
Sampai saat ini kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut karena minimnya pengakuan korban. Karena hal itu, kekerasan atas perempuan seperti antara ada dan tiada. Maka, upaya nyata mencegah kekerasan perempuan harus terus digelorakan.
Dalam suatu kasus, sering kita temui perempuan yang bersedia menjadi saksi korban tindak kekerasan malah menjadi tersangka atau terdakwa. Hal itu membuat trauma masyarakat untuk mengungkap tindak kekerasan perempuan. Undang-undang yang mengatur perlindungan saksi korban belum bisa berbuat banyak. Hal itu yang perlu mendapat perhatian masyarakat.
Produk perundang-undangan yang bisa dikatakan sangat melindungi perempuan pada kenyataannya tidak dibarengi dengan teknis prosedural yang memadai. Implementasi dari produk perundang-undangan tersebut boleh dikatakan tidak melindungi perempuan. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh saksi korban sangat tidak memungkinkan. Dimana saat perempuan tersebut seharusnya mendapat perlindungan hukum malah harus mengalami prosedural yang dirasa rumit.
Salah satu contoh kasus adalah jika seorang perempuan mengalami tindak kekerasan psikis meminta keadilan kepada pihak penegak hukum. Perempuan dihadapkan pada suatu prosedur dimana dia harus mendapat suatu keterangan dari seorang psikiater. Dengan membawa surat pengantar maka perempuan tersebut menghadap psikiater. Nah, disini ada suatu prosedur dari pihak kesehatan atau rumah sakit daerah yang mau tidak mau harus dilalui. Selama 7 hari perempuan tersebut harus diobservasi atau rawat inap dengan biaya sendiri di rumah sakit tersebut. Apakah ini dikatakan bahwa perempuan khususnya dilindungi oleh perundang-undangan???
Posisi saksi korban yang melaporkan tindak kekerasan yang seharusnya mendapat perlindungan terlebih lagi mendapat kepastian hukum pada kenyataannya banyak yang tidak jadi memberikan kesaksian, ini adalah wujud sikap dan keputusan yang tidak semakin mendukung gerakan penegakan hukum, meski penegak hukum berjanji akan memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan.
Dengan adanya kenyataan yang dihadapi oleh perempuan sebagai korban tindak kekerasan pada saat pelaksanaan tehnis menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan enggan untuk memberikan kesaksian atau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Dengan ketiadaan perlindungan dan juga prosedur tehnis yang dirasa cukup rumit mengakibatkan perempuan sebagai korban khawatir jika pengaduan yang disampaikan dikatakan mengada-ada bahkan juga biaya yang dikeluarkan sangat tidak memberatkan. Hal ini menjadi pertanda buruk bagi pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kalau sudah tidak ada lagi perempuan yang bersedia memberikan kesaksian, berarti produk perundanga-undangan yang ada adalah produk gagal.
 Nasib perempuan masih lekat dengan penderitaan berlapis-lapis. Ibarat pepatah sudah jatuh, tertimpa tangga pula. (*)
Mardi Setianingsih adalah Fasilitator Pendamping Sekolah Demokrasi VI Batu