Reboisasi PT Jasa Tirta I, Potret CSR tak Terukur

Laporan: Ahmad Zarkasi

Sepanjang setengah tahun terakhir 2010, dua dusun di Punten: Payan dan Kungkuk; ketempatan gawe besar dari PT Jasa Tirta I. Perusahaan BUMN di bidang pengusahaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air itu menyisihkan sebagian keuntungan untuk digunakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Tidak banyak kisah sukses dari CSR tersebut.

Arif Erwinadi hanya bisa tersenyum kecut saat dikonfirmasi tentang Program Reboisasi 50 Ribu Pohon oleh PT Jasa Tirta I pada 2010 lalu. Dia merasa sangat kecewa dengan implementasi salah satu program CSR itu. Bagaimana tidak, paradigma lama perusahaan dalam memandang CSR masih sangat kental. “Tidak ada upaya pemberdayaan masyarakat,” ucap Arif. “Perusahaan pikir dengan memberi uang kepada masyarakat, kewajibannya selesai sampai di situ,” lanjut penggiat Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kota Batu itu.

Penilaian itu bukan tanpa alasan. Arif membeber sisi lain program bernilai Rp 42 juta itu. Menurut dia, program itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kondisi lahan kritis di Desa Punten. Dari seluruh lahan di Desa Punten seluas 349.946 hektar, merujuk data Environmental Service Program USAID, 94 persen diantaranya adalah lahan kritis. Artinya ada sekitar 329.779 hektar dalam kondisi kritis yang terbagi menjadi agak kritis 183,6 ribu hektar, kritis 88,1 ribu hektar, potensial kritis 10,4 ribu hektar dan sangat kritis 47,6 ribu hektar. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara lahan masyarakat dengan hutan produksi milik Perhutani.

Nah, imbuh Arif, salah satu hal yang membuat program tersebut tidak terukur adalah sasaran program PKBL yang asal-asalan. “Memang dua dusun tersebut (Payan dan Kungkuk, red) yang paling parah di seluruh Batu. Tapi, soal luas lahan yang ditanami pohon itu tidak dibukukan dengan akurat,” keluh dia.

Pada pelaksanaannya, Program Reboisasi 50 Ribu Pohon tersebut hanya dibagikan kepada 52 warga dua dusun tersebut dengan rincian tertentu. Menurut rencana, program tersebut menggunakan empat macam tanaman komoditas. Yakni Jeruk Keprok sebanyak 4 ribu batang, Apel 2500 batang, Kopi 15 ribu batang dan Sengon 28,5 ribu batang.

Namun, lagi-lagi distribusi pohon tersebut tidak tercatat dengan baik. Dari beberapa rencana tersebut yang tercatat dengan baik adalah distribusi Jeruk Keprok 3500 batang dan Apel 2100 batang. Sedangkan Kopi dan Sengon tidak terdata dengan baik.

Belum lagi soal transparansi anggaran dalam pengelolaan CSR tersebut. Menurut Arif, PT Jasa Tirta sempat menolak pencairan dana CSR termin kedua karena menabrak deadline program. Program yang berjalan sejak bulan Mei 2010 itu harus selesai pada Desember 2010. Namun, kata Arif, karena terjadi perubahan cuaca yang menjadikan musim hujan berkepanjangan pada 2010, kegiatan pembibitan keempat tanaman tersebut sempat terhambat. Akhirnya, program tersebut baru bisa diselesaikan Mei 2011 lalu.

Sepanjang pelaksanaan program tersebut, terkait pencairan dana, PT Jasa Tirta selalu meminta Eko Sugiarto, operator lapangan program, meneken kuitansi kosong. Itu terjadi pada Mei 2010 lalu untuk mencairkan dana termin pertama sebesar 60 persen. Begitu juga dengan pencairan termin kedua dan ketiga yang masing-masing sebesar 20 persen. “Lima belas hari setelah penandatanganan itu barulah dana program cair,” tutur Arif. “Namun, yang kami tahu ya uang sejumlah yang kami terima,” lanjut Arif.

Di bagian lain, ketika Eko Sugiarto dikonfirmasi di rumahnya Dusun Kungkuk, Punten, Bumiaji, Jumat (13/5), membenarkan pernyataan Arif. Dia mengeluhkan program CSR tersebut yang ribet, berbelit dan terkesan dikorup. “Saya tidak berani mengungkap terlalu banyak karena kami tidak mempunyai bukti-bukti otentik,” ujar Eko. Sementara, ketika Direktur SDM PT Jasa Tirta I Samsul Bahri dikonfirmasi di kantornya Jalan Surabaya 2A Malang tidak ada. Seorang staf resepsionis mengatakan bahwa Samsul saat itu sedang ke luar kota karena tugas kantor. Beberapa kali mengontak nomer ponselnya juga tidak ada jawaban.

Terkait hal itu, Dosen Kebijakan Publik FIA Universitas Brawijaya Fadillah Putra mencibir program CSR semacam itu. “Paradigma memberi duit segar tanpa pengawasan seperti itu sudah kuno,” kata Fadil, sapaan Fadillah Putra, lantas tersenyum lebar. “Perusahaan BUMN sekelas Jasa Tirta harusnya tidak seperti itu,” lanjut alumnus Public Policy Austin Texas University, AS, itu.

Saat ini, kata Fadil, perusahaan-perusahaan besar harus mampu membidik program CSR yang mempunyai kemanfaatan luas bagi masyarakat. Kemanfaatan itu tidak hanya berdampak bagi masyarakat tertentu. Namun, lebih indah jika mempunyai ekses lebih luas kepada masyarakat. Fadil menekankan peran antar-elemen masyarakat, seperti negara, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dana CSR. Artinya, swasta tidak bisa langsung menyasar kepada kelompok sasaran tanpa harus melibatkan CSO (civil society organization). “Jadinya ya tidak ada pengawasan seperti itu,” terang dia.

Fadil juga menyoroti metode pemberian dana CSR yang diberikan dalam bentuk dana segar. Menurut dia, saat ini pelaksanaan CSR paling bagus adalah digunakan untuk kegiatan pemberdayaan. “Masyarakat harus terlibat penuh dalam pelaksanaan CSR itu. Utamanya masyarakat dibekali dengan keterampilan tertentu sesuai dengan goal (tujuan, red) utama perusahaan dan masyarakat,” ulas Fadil. (zar)