SIMPUL- Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatklan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan.
Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatklan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan. Untuk itu pemahaman tentang makna kebijakan publik menyangkut ruang lingkup, tahapan dan model-modelnya menjadi penting dilakukan dalam rangka membangun demokrasi. Sekolah Demokrasi pada pertemuan XI (19-20 Juli 2008) mengangkat materi ini dengan narasumber M. Nuh, S.IP., M. Si. (Staf Pengajar Universitas Brawijaya Malang),.Dr. Eny Haryati (Penulis Modul Kebijakan Publik KID) dan Ir. Hadi Prasetyo, M.E. (Kepala Bappeprov Jatim).
Sebagai proses politik, pembuatan kebijakan tidak perna sepi dari perdebatan. Sebelum tahun 1980-an studi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses politik yang linier yang terdiri dari berbagai tahapan proses pengambilan. Karena dalam kebijakan publik wilayah lingkungan kepijakan publik, diantaranya: stakeholders kebijakan, kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan publik terjadi proses komunikasi antar elmen diantarnya adalah aktor, struktur, dan organisasi yang bersifat dialektif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprop) Jawa Timur, Ir. Hadi Prasetyo, M.E, yang menjadi salah satu narasumber dalam dalam pertemuan kali ini menyatakan keterkaitan yang cukup dekat anatar kebijakan publik dengan politik. Bagaimanapun kebijakan publik lahir dari dunia politik yang melibatkan proses yang komplet gagasan dapat datang dari berbagai sumber, seperti kepentingan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan warganegara. Memahami kebijakan publik harus dipahami sebagai tujuan karena kebijakan publik adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
Ir Hadi Praseto dalam kesempatan ini juga membahas tentang kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM didasarkan oleh oleh pernyataan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa APBN negara terbebani berat oleh pemberian subsidi BBM. Solusi untuk mengatasi beban ini alternatifnya hanya satu, mengurangi subsidi BBM. Jika ini yang terjadi, maka kebijakan ini adalah menegasikan proses pelibatan masyarakat dal;am penetapannya. Kebijakan kenaikan BBM dapat dijadikan contoh bagaimana pemerintah telah membuat kebijakan sepihak.
Sebagai proses politik, pembuatan kebijakan tidak perna sepi dari perdebatan. Sebelum tahun 1980-an studi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses politik yang linier yang terdiri dari berbagai tahapan proses pengambilan. Karena dalam kebijakan publik wilayah lingkungan kepijakan publik, diantaranya: stakeholders kebijakan, kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan publik terjadi proses komunikasi antar elmen diantarnya adalah aktor, struktur, dan organisasi yang bersifat dialektif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprop) Jawa Timur, Ir. Hadi Prasetyo, M.E, yang menjadi salah satu narasumber dalam dalam pertemuan kali ini menyatakan keterkaitan yang cukup dekat anatar kebijakan publik dengan politik. Bagaimanapun kebijakan publik lahir dari dunia politik yang melibatkan proses yang komplet gagasan dapat datang dari berbagai sumber, seperti kepentingan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan warganegara. Memahami kebijakan publik harus dipahami sebagai tujuan karena kebijakan publik adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
Ir Hadi Praseto dalam kesempatan ini juga membahas tentang kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM didasarkan oleh oleh pernyataan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa APBN negara terbebani berat oleh pemberian subsidi BBM. Solusi untuk mengatasi beban ini alternatifnya hanya satu, mengurangi subsidi BBM. Jika ini yang terjadi, maka kebijakan ini adalah menegasikan proses pelibatan masyarakat dal;am penetapannya. Kebijakan kenaikan BBM dapat dijadikan contoh bagaimana pemerintah telah membuat kebijakan sepihak.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
