SIMPUL - Talkshow Batu TV 8 dilaksanakan pada 28 Nopember 2007. Tema ini sebagai bagian dari komitmen Program Sekolah Demokrasi dan masyarakat dalam ikut serta membincang dan mencarikan solusi untuk perbaikan kualitas pembangunan yang lebih demokratis...
Talkshow Batu TV 8 dilaksanakan pada 28 Nopember 2007. Tema ini sebagai bagian dari komitmen Program Sekolah Demokrasi dan masyarakat dalam ikut serta membincang dan mencarikan solusi untuk perbaikan kualitas pembangunan yang lebih demokratis.
Dalam kesempatan talkshow kali ini dipandu oleh presenter Syahrotsa Rahmania. Presenter mengawali dengan mengilustrasikan bahwa perjalanan pembangunan yang sering kali mengabaikan keberadaan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya reorientasi proses perencanaan dan pelaksanaan sekaligus monitaring dan evaluasi dalam pembangunan.
Narasumber pertama, Pandriono, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berjalan sampai saat ini masih merupakan kehendak dari para pemangku kebijakan. Coba kita lihat sejauhmana hasil dari Musrenbangdes dapat dikaver serta dijadikan program dalam pembangunan. Nah, ini menunjukkan bahwa demokratisasi dalam pembangunan yang dibangun masih bersifat semu dan hanya mengedepankan formalitas dan masih jauh dari substansi demokrasi itu sendiri. Untuk itu, mumpung disini ada salah satu dari pembuat kebijakan agar memperhatikan beberapa prinsip demokrasi tersebut dalam pembangunan.
Narasumber kedua, Moh. Sholeh, juga menambahkan bahwa eksekutif maupun legeslatif sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Ini bisa dilihat dari hasil musyawarah pembangunan desa yang belum banyak diakomodir dalam program pembangunan daerah. Inilah yang menunjukkan bahwa demokratisasi pembangunan masih banyak menyisakan permasalahan. Untuk itu, pemerintah hendaknya mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakannya untuk lebih sesuai dengan realitas sosial.
Narasumber ketiga, M. Nor Muhlas, mengatakan bahwa pemerintah baik eksekutif maupun legeslatif tidak pernah mempunyai niat untuk menelantarkan masyarakat. Semua itu yang dikatakan narasumber memang benar, tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah dalam proses membangun bangsa ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan juga harus adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyi kepentingan.
Sunarti juga menambahkan dalam sekolah demokrasi juga diajarkan bahwa untuk membangun bangsa ini perlu adanya sinergitas peran dari elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Misalkan pengusaha, masyarakat, partai politik dan juga pemerintah harus bersinergi dalam ikut serta menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Masyarakat saat ini memang terjadi pergeseran nilai kearah yang prakmatis. Semisal dalam pembangunan bahwa yang dikatakan membangun itu yang berupa fisik, sedangkan yang tidak kelihatan bukan pembangunan. Inikan pemahaman yang keliru. Untuk itu, Muhlas juga berharap agar semua masyarakat, khususnya bagi para peserta Sekolah Demokrasi agar mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sebaik mungkin.
Dalam talkshow ini ada 5 orang yang turut berpartisipasi beberapa interaksi diantaranya adalah; 1). Tamam dari Malang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting, tanpa masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah agar melibatkan masyarakat sebesar mungkin dalam pembangunan. Dan pemerintah tidak boleh egois dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. 2). Andry dari Lawang menegaskan masyarakat tahu bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Malang hendaknya mampu digunakan secara seimbang antara wilayah masyarakat yang satu dengan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya justru aspek pendidikan yang tidak merata, baik di wilayah Malang selatan, utara, barat, maupun timur. Untuk itu, pemerintah bersama dengan masyarakat hendaknya mengkaji ulang tentang pembanguunan di Kabupaten Malang.
3). Wati dari Malang menyarankan bahwa pemerintah bersama dengan DPRD hendaknya membuat indikator sebagai parameter dari aspek pembangunan. Sehingga masyarakat mudah melihat, mengkaji, dan mengukur seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah, baik dibidang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pendidikan, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat. 4). Ani dari Singosari menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang ini hanya mengoptimalkan pembangunan di selatan, sedangkan sudah sejauh mana. Contoh masalah sampah, Kabupaten Malang mempunyai potensi yang besar untuk mampu mengadakan pengelolaan sampah secara maksimal, yaitu yang lebih produktif, bisa jadi Kota Malang justru bisa menyewa di Kabupaten Malang. Nah ini menurut saya harus menjadi perhatian yang lebih serius lagi, jangan sampai Malang menjadi Kabupaten sampah.
5). Wati dari Gondanglegi setiap tahun pemerintah pasti mengadakan laporan pertanggungjawaban dengan DPRD, untuk itu jangan sampai DPRD lebih bodoh dari pada pemerintah, sehingga laporannya dapat dievaluasi secara baik serta mampu penilaian yang obyektif dan jangan hanya lebih mengedepankan kompromi politik.
Tanggapan narasumber, bahwa dalam proses pengawasan pembangunan diharapkan semua elemen masyarakat mampu menjadi pengawas dan juga demi kemajuan masyarakat dan Kabupaten Malang pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memang benar perlu adanya sinergitas peran bagi semua elemen masyarakat, baik yang di pemerintah, DPRD, pebisnis, maupun yang lainnya. Pemerintah hanya sebagai stimulan saja, dan harus ditindaklanjuti oleh masyarakat sendiri. Sebagai contoh untuk dana UMKM, diharapkan menjadi modal dalam mengembangkan produksinya agar lebih maju.
Dalam kesempatan talkshow kali ini dipandu oleh presenter Syahrotsa Rahmania. Presenter mengawali dengan mengilustrasikan bahwa perjalanan pembangunan yang sering kali mengabaikan keberadaan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya reorientasi proses perencanaan dan pelaksanaan sekaligus monitaring dan evaluasi dalam pembangunan.
Narasumber pertama, Pandriono, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berjalan sampai saat ini masih merupakan kehendak dari para pemangku kebijakan. Coba kita lihat sejauhmana hasil dari Musrenbangdes dapat dikaver serta dijadikan program dalam pembangunan. Nah, ini menunjukkan bahwa demokratisasi dalam pembangunan yang dibangun masih bersifat semu dan hanya mengedepankan formalitas dan masih jauh dari substansi demokrasi itu sendiri. Untuk itu, mumpung disini ada salah satu dari pembuat kebijakan agar memperhatikan beberapa prinsip demokrasi tersebut dalam pembangunan.
Narasumber kedua, Moh. Sholeh, juga menambahkan bahwa eksekutif maupun legeslatif sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Ini bisa dilihat dari hasil musyawarah pembangunan desa yang belum banyak diakomodir dalam program pembangunan daerah. Inilah yang menunjukkan bahwa demokratisasi pembangunan masih banyak menyisakan permasalahan. Untuk itu, pemerintah hendaknya mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakannya untuk lebih sesuai dengan realitas sosial.
Narasumber ketiga, M. Nor Muhlas, mengatakan bahwa pemerintah baik eksekutif maupun legeslatif tidak pernah mempunyai niat untuk menelantarkan masyarakat. Semua itu yang dikatakan narasumber memang benar, tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah dalam proses membangun bangsa ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan juga harus adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyi kepentingan.
Sunarti juga menambahkan dalam sekolah demokrasi juga diajarkan bahwa untuk membangun bangsa ini perlu adanya sinergitas peran dari elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Misalkan pengusaha, masyarakat, partai politik dan juga pemerintah harus bersinergi dalam ikut serta menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Masyarakat saat ini memang terjadi pergeseran nilai kearah yang prakmatis. Semisal dalam pembangunan bahwa yang dikatakan membangun itu yang berupa fisik, sedangkan yang tidak kelihatan bukan pembangunan. Inikan pemahaman yang keliru. Untuk itu, Muhlas juga berharap agar semua masyarakat, khususnya bagi para peserta Sekolah Demokrasi agar mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sebaik mungkin.
Dalam talkshow ini ada 5 orang yang turut berpartisipasi beberapa interaksi diantaranya adalah; 1). Tamam dari Malang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting, tanpa masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah agar melibatkan masyarakat sebesar mungkin dalam pembangunan. Dan pemerintah tidak boleh egois dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. 2). Andry dari Lawang menegaskan masyarakat tahu bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Malang hendaknya mampu digunakan secara seimbang antara wilayah masyarakat yang satu dengan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya justru aspek pendidikan yang tidak merata, baik di wilayah Malang selatan, utara, barat, maupun timur. Untuk itu, pemerintah bersama dengan masyarakat hendaknya mengkaji ulang tentang pembanguunan di Kabupaten Malang.
3). Wati dari Malang menyarankan bahwa pemerintah bersama dengan DPRD hendaknya membuat indikator sebagai parameter dari aspek pembangunan. Sehingga masyarakat mudah melihat, mengkaji, dan mengukur seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah, baik dibidang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pendidikan, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat. 4). Ani dari Singosari menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang ini hanya mengoptimalkan pembangunan di selatan, sedangkan sudah sejauh mana. Contoh masalah sampah, Kabupaten Malang mempunyai potensi yang besar untuk mampu mengadakan pengelolaan sampah secara maksimal, yaitu yang lebih produktif, bisa jadi Kota Malang justru bisa menyewa di Kabupaten Malang. Nah ini menurut saya harus menjadi perhatian yang lebih serius lagi, jangan sampai Malang menjadi Kabupaten sampah.
5). Wati dari Gondanglegi setiap tahun pemerintah pasti mengadakan laporan pertanggungjawaban dengan DPRD, untuk itu jangan sampai DPRD lebih bodoh dari pada pemerintah, sehingga laporannya dapat dievaluasi secara baik serta mampu penilaian yang obyektif dan jangan hanya lebih mengedepankan kompromi politik.
Tanggapan narasumber, bahwa dalam proses pengawasan pembangunan diharapkan semua elemen masyarakat mampu menjadi pengawas dan juga demi kemajuan masyarakat dan Kabupaten Malang pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memang benar perlu adanya sinergitas peran bagi semua elemen masyarakat, baik yang di pemerintah, DPRD, pebisnis, maupun yang lainnya. Pemerintah hanya sebagai stimulan saja, dan harus ditindaklanjuti oleh masyarakat sendiri. Sebagai contoh untuk dana UMKM, diharapkan menjadi modal dalam mengembangkan produksinya agar lebih maju.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
