SIMPUL - Talkshow televisi ke-11 di Batu TV dilaksanakan pada 23 Januari 2008. Narasumber kali ini adalah Ahmad Murjoko (Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia dan peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II); Widodo (peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II dan Ketua Dewan Pimpinan...
Talkshow televisi ke-11 di Batu TV dilaksanakan pada 23 Januari 2008. Narasumber kali ini adalah Ahmad Murjoko (Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia dan peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II); Widodo (peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Malang); Ahmad Yani (peserta Sekolah Demokrasi angkatan tahun II dan Ketua BPD).
Ahmad Murjoko berpendapat bahwa kebijakan konversi terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun BBM yang telah dilaksanakan sebelumnya, subsidi tersebut memang cukup memusingkan para pengambil kebijakan di negeri ini. Bagaimana tidak, setiap tahunnya APBN dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi BBM. Tentunya penyusunan RAPBN tersebut menjadi hal yang sangat rumit bagi pemerintah, karena harus memprioritaskan mana yang harus didahulukan. Karenanya, pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti yang tertuang dalam UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan, dengan kata lain, meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk kepentingan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil. Namun subsidi minyak tanah pada kenyataannya masih terasa memberatkan APBN karena besarnya volume yang harus disubsidi. Kondisi ini diperparah dengan makin melambungnya harga minyak dunia. Karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk LPG bisa dianggap sebagai sebuah terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan RAPBN. Namun seperti yang kita ketahui, sepertinya minyak tanah hilang ditelan bumi begitu saja.
Widodo menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah. Dari berbagai sumber diketahui bahwa pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007. Langkah yang diambil pemerintah ini bisa dipahami mengingat setelah penghapusan subsidi BBM, permintaan akan minyak tanah tidak mengalami penurunan malah sebaliknya. Karena itu, salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah. Namun, untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat dari yang biasanya menggunakan minyak tanah untuk memasak untuk beralih menggunakan kompor gas. Karena masyarakat, terus terang masih memiliki ketakutan dengan yang namanya LPG.
Ahmad Yani pun menegaskan pula bahwa tabiat masyarakat Indonesia suka mengail di air yang keruh. Ketika ada rencana konversi minyak tanah, cukong-cukong yang berduit sudah siap menimbun minyak tanah. Ya, hilanglah minyak tanah dari perederan. Dan parahnya lagi, pemerintah kita sangat terkesan kurang siap dan asal-asalan saja melakukan program ini. Pemerintah seharusnya juga berpikir bagaimana keberlangsungan industri kecil pembuatan kompor minyak tanah yang bertebaran di seluruh pelosok Indonesia ini, bagaiamana nanti para pekerjanya, bagaimana nanti keluarga mereka, sekolah anak mereka dan lain sebagainya. Harusnya pemerintah tidak serampangan sedikit-sedikit membuat program, yang justru akan menyengsarakan rakyat. Yang kaya adalah para pembuat programnya, obyeknya tetap miskin.
Ahmad Murjoko berpendapat bahwa kebijakan konversi terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun BBM yang telah dilaksanakan sebelumnya, subsidi tersebut memang cukup memusingkan para pengambil kebijakan di negeri ini. Bagaimana tidak, setiap tahunnya APBN dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi BBM. Tentunya penyusunan RAPBN tersebut menjadi hal yang sangat rumit bagi pemerintah, karena harus memprioritaskan mana yang harus didahulukan. Karenanya, pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti yang tertuang dalam UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan, dengan kata lain, meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk kepentingan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil. Namun subsidi minyak tanah pada kenyataannya masih terasa memberatkan APBN karena besarnya volume yang harus disubsidi. Kondisi ini diperparah dengan makin melambungnya harga minyak dunia. Karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk LPG bisa dianggap sebagai sebuah terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan RAPBN. Namun seperti yang kita ketahui, sepertinya minyak tanah hilang ditelan bumi begitu saja.
Widodo menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah. Dari berbagai sumber diketahui bahwa pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007. Langkah yang diambil pemerintah ini bisa dipahami mengingat setelah penghapusan subsidi BBM, permintaan akan minyak tanah tidak mengalami penurunan malah sebaliknya. Karena itu, salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah. Namun, untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat dari yang biasanya menggunakan minyak tanah untuk memasak untuk beralih menggunakan kompor gas. Karena masyarakat, terus terang masih memiliki ketakutan dengan yang namanya LPG.
Ahmad Yani pun menegaskan pula bahwa tabiat masyarakat Indonesia suka mengail di air yang keruh. Ketika ada rencana konversi minyak tanah, cukong-cukong yang berduit sudah siap menimbun minyak tanah. Ya, hilanglah minyak tanah dari perederan. Dan parahnya lagi, pemerintah kita sangat terkesan kurang siap dan asal-asalan saja melakukan program ini. Pemerintah seharusnya juga berpikir bagaimana keberlangsungan industri kecil pembuatan kompor minyak tanah yang bertebaran di seluruh pelosok Indonesia ini, bagaiamana nanti para pekerjanya, bagaimana nanti keluarga mereka, sekolah anak mereka dan lain sebagainya. Harusnya pemerintah tidak serampangan sedikit-sedikit membuat program, yang justru akan menyengsarakan rakyat. Yang kaya adalah para pembuat programnya, obyeknya tetap miskin.
 Komentar |
|
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
|
