Peraturan Daerah

Hari Pertama
Sesi I : “Refiew Materi dan Penggalian Harapan Peserta”
Fasilitator: Sutomo, Rurid Rudianto, Romi Faslah

Program Sekolah Demokrasi – Pertemuan Sekolah Demokrasi (SD) XIII dilaksanakan di Sekretariat SD Baru di Jalan Abdurrahman II/4 Ngaglik pada 21-22 Agustus 2010. Pada pukul 09.00 tepat, forum dimulai dan dibuka oleh Fasilitator Tomo dengan mengucap salam kepada peserta kemudian salah satu peserta diminta unuk memimpin do’a sebagai pembuka pertemuan. Sebagai awal dari pertemuan yang ke 13 ini fasilitator meminta review materi pertemuan sebelumnya kepada peserta. Pada awal pertemuan ini peserta secara bergantian mengupas kembali beberapa materi yang telah disampaikan nara sumber pada pertemuan sebelumnya yakni ke 12 membahas tentang sejarah dan dinamika kota Batu.

Setelah acara review materi usai kemudian fasilitator membawa kepada materi selama dua hari pada pertemuan ke 13 ini yaiu tentang “Llegislasi Daerah dan Demokrasi”. Beberapa peserta mengungkapkan harapan dari pertemuan sekolah demokrasi yang ke 13 ini khususnya tentang beberapa hal terkait dengan peraturan aearah yang di inisiasi oleh masyarakat. Dari hasil infentarisir kebutuhan perda yang mendensak di Kota Batu ini setelah dibuat skala prioritas ada tiga buah berda yang harus segera didorong untuk segera diusulkan oleh DPRD yang antara lain: 1. Peraturan Daerah tentang “Perlindungan Lingkungan Hidup”;  2. Peraturan Daerah tentang “Makanan dan Minuman”; dan ke 3. Peraturan Daerah tentang “Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak”.

Sehabis acara review materi dan penggalian harapan peserta tentang materi pertemuan ini forum kemudian dipandu oleh Fasilitator Rurid untuk memandu acara game analisa gambar kartun. Mula-mula dengan membagikan sebuah  gambar komik kartun kepada masing-masing peserta. Fasilitator menjelaskan bahwa komik tersebut menggambarkan tentang dua orang pejabat yang sedang membicarakan kemiskinan tapi ketika pembicaraan tersebut pada tahap pengambilan solusi tidak tercapai kesepakatan dan kedua pejabat tersebt bubar dengan sendirinya. Kemudian peserta diminta membuat analisa dari gambar tersebut. Dari analisa dapat disimpulkan gambar tersebut antara lain menggambarkan seorang pemimpin hanya membicarakan masalah saja tanpa ketemu solusinya, kemudian mereka membicarakan masalah kaum lemah tapi tanpa sengaja mereka justru membebani mereka, dan berikutnya mereka membicarakan masyarakat miskin tapi tidak melibatkan mereka.

Demikian sesi pertama ini berjalan cukup partisipatif sampaikemudian forum ini berakhir sekitar jam 12.00WIB untuk kemudian peserta istirahat siang. Tetapi sebelum intu karena pertemuan ini berlangsung pada bulan puasa maka fasilitator mengumumkan bahwa selama dua hari ini tidak ada fasilitas makan siang dan untuk makan sahur nanti malam bertempat di hotel dimana peserta menginap.

Sesi II & III: “Pengantar Legislasi Daerah dan Sekilas tentang Sistem Hukum dan Perundang undangan di Indonesia”
Fasilitator: Himawan Estu Bagijo
 
Sesi ini dimulai setelah istirahat siang dengan dipandu oleh fasilitator Romi Faslah. Romi menjelaskan bahwa dalam sesi 2 & 3 ini mendatangkan fasilitator tamu yaitu Pak Himawan Estu Bagijo (Konsultan Kebijakan daerah). Setelah fasilitator memperkenalkan biografi narasumber kemudian Romi mempersilahkan narasumber yang juga fasilitator tamu ini untuk mengelola forum pada sesi 2& 3 ini hingga nanti malam.  memateri lanjutan dari materi sebelumnya yang difasilitasi oleh Pak Antun. Dalam materinya fasilitator menjelaskan tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengenai peran dan peluang masyarakat dalam proses pembentukan dan pengawalan penyusunan sebuah raperda. Lain dari pada itu fasilitator juga memberikan contoh beberapa perda partisipatif baik yang sudah menjadi keputusan daerah maupun yang tengah dalamproses penyusunan.

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dikawal masyarakat terkait dengan proses penyusunan Perda sesuatu yang sering terjadi dan harus dicegah adalah peraturannya (sepertinya) bagus, tetapi pelaksanaannya tidak bagus, kebijakannya bagus tetapi setelah diimplementasikan ternyata tidak mampu memecahkan permasalahannya. Hal ini semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perda yang oleh:SDM (Legal Drafter), Lembaga Pelaksana, Pemegang Peran, Prosedur & teknik Penyusunan Perda, Materi Perda, Komunikasi, Penggunaan Bahasa

Dalam proses penyusunannya Perda yang belum (tidak) partisipatif lebih banyak disebabkan karena proses perancangan dan pembahasan Raperda (maupun formulasi kebijakan publik) yang tidak partisipatif menjadikan orientasi Perda atau kebijakan publik itu hanya lebih banyak mengatur Role Occupant dan sedikit (jarang) mengatur Law Implementing Agency, serta kemudian hasilnya lebih banyak menghasilkan kebijakan publik yang tidak memihak publik. Untuk itu disinilah tantangan CSO agar dapat meningkatkan bekal kompetensi teknokratik, mengefektifkan pengorganisasian diri, peningkatan penguasaan teknik advokasi, advokasi pintu partisipasi dalamproses penyusunan dan pengawalan kebijakan publik.

Berbagai permasalahan transparansi & partisipasi dalam pengelolaan pembangunan daerah lebih banyak persoalan mengenai kesenjangan antara kenyataan (das Sein) dengan harapan (das Sollen) diakibatkan karena selalu ada masalah dalam pengelolaan pembanguan daerah. Hal ini sangat penting dengan keterlibatan seluruh stakeholder Pada masing-masing pemerintah daerah dan pusat. Berikut ini adalah asas-asas pembenkan peraturan perundang-undangan ayang antara lain: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Dalam hal merancang perda ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu: bertanggungjawab terhadap bentuk dan substansi rancangannya, harus taat terhadap sistem hukum yang ada, memiliki kewajiban profesional untuk menghasilkan peraturan yang dapat dilaksanakan secara berhasil guna; dan/atau memilki kewajiban untuk menolak rancangan peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut ini beberapa kriteria enentuan prioritas masalah: problematik masalah yang ditangani, pengaruh sosial dari peraturan yang akan ditetapkan, sumber daya yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan peraturan dan memperhitungkan tingkat kesulitan dan hubungan antara biaya dan manfaat. Dari hal tersebut ada empat langkah dalam mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1.    Mengenali masalah dengan memperhatikan masalah yang paling utama
2.    Mencari hipotesa dan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab perilaku bermasalah
3.    Mengusulkan berdasarkan hipotesa yang telah ditentukan
4.    Memantau dan menilai pelaksanaan dengan menyertakan mekanisme pemantauan yang cukup

Dari beberapa penjelasan diatas fasilitator kemudian memberi kesempatan kepada peserta untuk berdialog terkait dengan beberapa penjelasan fasilitator yang sudah dipaparkan sejak diawal materi . setelah acara dilalog berakhir sekitar pukul 17.00 WIB forum sesi ke 2 ini diakhiri agar peserta bisa istirahat kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan materi pada sesi 3 nanti malam.

Setelah istirahat peserta dan tim SD serta nara sumber berbuka puasa bersama acara sesi berikutnya dilanjutkan pad selitar pukul.19.00 WIB.dengan melanjutkan pembicaraan materi sore tadi  narasumber memulai dari penyusunan sebuah rancangan Perda ada hal-hal secara substansial yang harus dipenuhi  antara lain: Pembentukan TIM Penyusun Perda , Kajian Permasalahan , Penyiapan Naskah Akademis , Penyusunan Draft Perda , Konsultasi Publik , Proses Politik , Permendagri No. 15,16 dan 17 Tahun 2006, disamping itu juga tentang mekanisme dan prosedur pembentukan Perda diantranya : Perda prakarsa pemerintah daerah (diusulkan oleh SKPD- prakarsa eksekutif), Perda inisiatif DPRD (inisiatif anggota, komisi,gabungan komisi) , Rancangan Perda bisa diajukan oleh stakeholder,  diusulkan kepada DPRD atau Eksekutif
Dari kesemua perda tersebut memuat beberapa isi pokok Peraturan Daerah   antara lain: Bagian Pembukaan , Bagian Batang Tubuh , Bagian Penutup , Bagian Pembukaan Judul , Pernyataan Wewenang Institusi , Frase Pembuka , Konsideran (Menimbang), Dasar hukum (Mengingat) , Diktum. Bagian batang tubuh(Pengaturan wewenang pejabat (LIA), Pengaturan perilaku warga (RO), Pengaturan peranserta masyarakat , Pengaturan pembiayaan , Pengaturan pembinaan dan pengawasan , Pengaturan Sanksi , Ketentuan Peralihan (tentative)
Pengaturan Wewenang: Dapat di masukkan dalam tema-tema Kegiatan Tertentu (tidak harus menjadi Bab tersendiri), Apa wewenang pejabat , Bagaimana akuntabilitas publik penggunaan wewenang , Siapa yang mendapat pelimpahan wewenang , Wewenang apa yang dilimpahkan
Perilaku Warga: Perilaku apa yang dilarang dan apa sanksinya , Perilaku apa yang diwajibkan dan apa sanksinya , Perilaku apa yang wajib izin ? Apa sanksinya yang tidak izin dan apa sanskinya yang menyalahgunakan izin , Perilaku apa yang diberi dispensasi
Pembiayaan: Sumber dana untuk pembiayaan, Penetapan besaran alokasi dana untuk pembiayaan , Rumusannya àsekurang-kurangnya ….
Pembinaan dan Pengawasan: Siapa pejabat dan apa wewenangnya dalam melakukan Pembinaan terhadap kepatuhan warga ?, Siapa pejabat dan apa wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksana peraturan daerah ?, Apa kewajiban pejabat pembina dan apa kewajiban pejabat pengawas ? , Rumusan Sanksi

Ganti Kerugian
1.    Sifat perbuatan yang melanggar kewajiban;
2.    Sifat perbuatan yang melawan hukum
3.    Jenis dan besaran ganti rugi yang wajib diberikan
4.    Wajib dipenuhi oleh pemberi layanan/sarana kesehatan
5.    Diatur dalam peraturan Walikota/Bupati

Sanksi Administrasi (Kepegawaian dan Kegiatan)
1.    peringatan lisan/tertulis
2.    penutupan sementara kegiatan
3.    uang paksa
4.    penangguhan keputusan yang menguntungkan
5.    denda administrasi
6.    pencabutan keputusan yang menguntungkan
 
Jenis Sanksi Administrasi Kepegawaian: Tidak perlu dituangkan secara eksplisit dalam RAPERDA, Dirumuskan dalam bentuk, penerapan sanksi administrasi bagi perangkat pelaksana, diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota/Bupati. Perbuatan yang dikenai Sanksi Administrasi: Pelanggaran terhadap Kewajiban yang diperintahkan , Pelanggaran terhadap Izin yang diperintahkan , Pelanggaran terhadap larangan tertentu, termasuk juga Sanksi Pidana : Ketentuan tentang Penyidikan,  Rumusan Sanksi yang merujuk pada Pasal perilaku yang dilarang dalam batang tubuh aturan, Rumusan maksimal tentang denda dan kurungan, Penerapannya bersifat alternatif

Bagian Penutup biasanya berisikan tentang Ketentuan Peralihan:  keadaan tentang penerapan Peraturan Daerah terhadap keadaan/peraturan pada waktu Perda mulai berlaku;  keadaan tentang pelaksanaan Perda yang bertahap/berangsur-angsur; keadaan untuk sementara menyimpang dari isi ketentuan yang baru; ketentuan yang mengatur perintah dibentuknya peraturan pelaksanaan dengan batasan waktu atau pelaksanaan secara nyata dengan batasan waktu;  kemungkinan ketentuan dalam Perda diberlakukan surut. Ketentuan Pencabutan: Pencabutan terhadap satu Perda, Pencabutan terhadap beberapa Perda, Pencabutan terhadap peraturan pelaksanaan sebuah Perda, Pencabutan atas Pasal tertentu dalam Perda yang lama, Pencabutan atas Perda yang sudah disahkan tetapi belum berlaku efektif . Ketentuan Penutup: Perintah Penempatan Perda dalam Lembaran Daerah, ketententuan tentang tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;  nama lengkap, jabatan dari pejabat yang menandatangani dan yang mengundangkan, ketentuan tentang mulai berlakunya Perda .

Demikian pemaparan dari nara sumber P. Himawan Estu Bagijo untuk kemudian dilanjutkan dengan dialog dengan peserta hingga sekitar pukul 21.30 WIB dan kemudian forum diakhiri setelah itu peserta istirahat di penginapannya masing-masing.

Hari Kedua
Sessi IV: “Dinamika Kelas”
Fasilitator: Romi Faslah

Sesi ini dimulai pada hari kedua ditempat yang sama yakni sekretariat sekolah demokrasi. Dalam forum ini difasilitasi oleh Romi Faslah. Dalampembahasan pada acara ini berisi tentang beberapa pengumumam dan Rencana Tindak Lanjut setelah pertemuan ke 13. Pada pembahasan awal diumumkan bahwa mulai setelah pertemuan  ini  berakhir kelompok kegiatan outclass akan diganti dan diroling selama tiga bulan terakhir. Berarti dengan demikian kelompok kegiatan outclass sudah mengalami tiga kali perputaran. Demikian juga untuk kegiatan outclass (Talkshow Radio dan Televisi) kedepan menggunakan kelompok yang baru.

Setelah beberapa pengumuman dan pembagian kelompok baru, kemudian peserta berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan koordinator kelompok yang baru dan merencanakan kegiatan yang akan datang seperti talkshow TV dan radio dengan didampingi oleh pendamping kelompoknya masing-masing. Demikian forum ii berakhir hingga sekitar pukul 10.00 WIB untuk kemudian dilanjutkan sesi berikutnya.

Sesi V : “Sharing Pengalaman Mendampingi Penyusunan Perda Inisiatif Masyarakat di beberapa Kota / Kabupaten di Jawa Timur”
Narasumber : M. Iksan
Moderator : Rurid Rudianto

Pada sesi ini difasilitasi oleh Rurid Rudiantodimulai dengan memperkenalkan biodata narasumber dan menelaskan maksud dan tujuan materi ini kemudian mempersilahkan nara sumber untuk memulai forum.

Dalam memulaianya Mas Iksan demikian beliau akrab disapa memulai dengan game kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan tema mengorganisir dan menginventarisir kebutuan masyarakat dalam mengusulkan peraturan daerah kepada DPRD. Kelompok dibagi menjadi tiga sesuai dengan pembuatan skala prioritas perumusan perda di Kota Batu pada sesi sebelumnya. Mula-mula masing-masing kelompok diminta untuk membuat rumusan kebutuhan dalam mengusulkan perda sesuai dengan 3 perda yang diusulkan sebelumnya, kemudian masing-masing kelompok diminta untuk melukiskan kebutuhan tersebut dengan membuat rangkaian gambar yang sudah disediakan dari majalah bekas. Jadi setiap kelompok dibagikan kertas plano, gunting, lem, majalah bekas, dan isolasi. Kemudian setiapkelompok berdiskusi dan menempelkan gambar hingga waktu yang telah ditentukan usai untuk kemudian dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok.

Sehabis itu kemudian narasumber bercerita secara panjang lebar tentang berbagai pengalaman mendampingi beberapa CSO di Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur dalam mengusulkan Peraturan Daerah. Dalam ceritanya itu mas Iksan juga banyak mengulas tentang berbagai pengalaman dan dinamika teman-teman LSM didaerah dalam proses pengusulan perda tersebut. Sampai dengan bagaimana membagun dan membina hubungan dengan lembaga DRD yang tidak harus berhubungan secara formal saja tetapi secara informal hubungan tersebut juga harus dibangun. Setelah pemaparannya kemudian dilanjutkan dengan sharing pengalaman dengan peserta sekolah demokrasi mengenai beberapa hal terkait topik diatas.