KKR dan Konflik Politik 65

Kilasan Nasional – Pembahasan mengenai dibentukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini memang lagi sedang dipersiapkan oleh pemerintah.. Komisi ini diharapkan “membersihkan” noda sejarah bangsa Indonesa tempo lalu. Harapannya beragam komponen anak bangsa ini tak lagi diselimuti oleh rasa saling curiga, tak lagi mewariskan dendam kesumat, dan secara bersama sama menata kehidupan kebangsaan yang lebih baik.

Namun hingga kini perhatian dan perdebatan ditingkat publik teramat minim. Padahal tugas komisi in menjadi sangat urgen dan relevan dalam mengurai problematika sosiologis masyarakat Indonesia kekinian.  Salah satu pekerjaan berat dan penuh resiko yang akan dihadapi oleh komisi ini adalah “meluruskan” sejarah pergolakkan politik bangsa di masa lalu.

Salah satu tugas berat KKR adalah menyelesaikan kemelut tragedi G 30 Strategi 65. Tragedi. G 30 S 65 adalah sebuah peristiwa berdarah yang merenggut jutaan nyawa anak bangsa. Kenapa dikatakan pekerjaan rumah komisi kerja yang menyangkut “pelurusan” sejarah G. 30 Strategi 65 ini berat? Ada beberapa faktor yang setidak tidaknya memungkinkan untuk timbul resistensi terhadap KKR berkaitan dengan tregedi ini, bahkan berujut pada batu sandungan.

Pertama; Peristiwa G 30 S 65 adalah konflik elit politik yang turunkan menjadi konflik akar rumput. Ketika menjadi konflik akar rumput, maka sudah pasti melibatkan “jemaah” yang massal pula. Kalau dalam pemetaan Geertz, ada santri (baca;Islam) dan abangan (baca;Komunis), maka peristiwa G 30 S 65 menyeret dua komunitas diatas kedalam medan pertarungan berdarah. Bahkan “konfliknya” sekarangpun masih berupa bara dalam hatinya masing masing, yang dibeberapa daerah di Jawa Timur ditemukan antar komunitas tersebut hingga sekarang tak saling bertegur, seperti Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Blitar. Nah ketika pada nantinya komisi ini berkeja dan ternyata temuannya dirasa merugikan salah satu pihak, maka dapat dipastikan akan menuai protes, bahkan mungkin perlawanan dari salah satu pihak. Sebagai contoh nyata adalah ketika masyarakat Betawai Rempuk melayangkan protes dibentukknya komisi ini kepada DPR RI, sebab mereka menengarai komisi ini akan menjadi peluang bagi kaum komunis untuk “mencuci piring” atas kesalahan masa lalu, yang pada gilirannya akan mempermasalahkan “Umat Islam”.

Kedua; Tak dapat dipungkiri bahwa peritiwa G 30 S, melibatkan instalasi negara yang bernama militer (baca;TNI) bahkan militer secara aktif menjadi salah satu aktor dalam medan pertarungan itu, bersama sama dengan kaum sipil diatas. Kedekatan tentara dengan kaum santri bersama sama satu barisan menghabisi simpatisan komunis adalah satu pertanda dimana posisi militer saat konflik itu berkecamuk. Nah, diakui atau tidak tentara adalah aparatur negara yang sampai saat ini memecahkan rekor akan kekebalannya terhadap hukum. Lihat bagaimana Jendral (pur) Wiranto dan Prabowo Subianto dapat mengacuhkan panggilan Komisi HAM Ad hoc Kasus Mei1998. Maka pantaslah ketika kekhawatiran itu akan menyelimuti temuan temuan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini jika kemudian dilanjutkan pada proses hukum, jika diandaikan pihak tentara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas peristiwa itu akan sia sia belaka.

Ketiga; Semakin berlama lamanya kita mengusut peritiswa G 30 S, maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru akan semakin memperkecil peluang untuk memperoleh bukti bukti baru, seiring dengan semakin sedikitnya saksi sejarah. Sementara mainstream sejarah yang ada adalah cerita sejarah yang dikokohkan penguasa politik orde baru kala itu yang secara otomatis bersifat sepihak untuk mendukung kepentingan kepentingannya dan hal itu diindoktrinasikan kedalam dunia pendidikan hingga kini. Belum cukup dengan cara itu, penguasa orde baru juga membuat dramatisasi atas peristiwa G 30 S dengan berbagai monumen perjuangan menumpas antek antek komunis diberbagai kota di seluruh Indonesia yang hingga kini masih berdiri kokoh.  

Keempat; Pergolakkan politik tahun 65 adalah tidak semata mata konflik politik dalam negeri (lihat; Laporan laporan Central Intelligence of America (CIA) seputar tahun 1960 an). Peristiwa G 30 S melibatkan konfigurasi politik internasional, yaitu blok komunis (Uni Soviet, dkk)  dan blok kapitalis (Amerika, dkk). Kemesraan agen agen CIA dengan militer Indonesia yang tak menyukai Soekarno dan PKI jelas akan membentuk selubung misteri yang akan sangat sulit ditembus oleh siapapun hingga kini, termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini berakibat pada semakin sulitnya ditemukan bukti bukti otentik sebagai usaha menyibak kemelut berdarah itu.

Kelima; niat dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah pasti adalah kehendak politik. niat itu tak semata mata berdiri atas rasa kemanusiaan, tapi atas niat politik. Karena niat politik, maka dapat diperkirakan akan terjadi kontes politik di parlemen  (DPR) untuk mengantisipasi sedemikian rupa kewenangan komisi ini secara sistematis agar tidak menguak secara lebih detail dari peritiwa G 30 S.
Melihat kemungkinan resistensi seperti yang digambarkan diatas, memang tak sepantasnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini pesimis atau menjadi komisi underdog, diantara sekian banyak komisi independen yang akan disahkan oleh DPR melalui undang undang. Justru keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini menjadi pintu bagi terwujudnya integritas nasional, sebab sesuai dengan tugasnya komisi ini menjadi jembatan bagi terwujudnya komunikasi yang humanis antar kelompok masyarakat yang “bersitegang” akibat proporsi informasi sejarah  yang tak seimbang atau juga keblingernya para pemimpin negara kala itu.

Dan yang lebih penting lagi adalah komisi in menjadi harapan dari sebagian besar anak bangsa yang selama ini ditempatkan sebagai warga negara kelas kedua, yaitu dari kalangan eks tapol napol PKI berikut keterunannya untuk memperoleh hembusan angin sejuknya demokrasi tanpa harus memikul dosa sejarah yang tak pernah mereka ketahui, sebab tak ada proses hukum (pengadilan) yang mereka terima terutama dari golongan C (Sistem Kelas tahanan eks tapol /napol PKI).

Terakhir, komisi ini hendaklah jangan hanya menjadi simbol pemanis dari raut muka politik elit yang berlagak demokrasi, tetapi benar benar menjadi kehendak politik (political will) untuk memperbaiki sejarah bangsa Indonesia, sebab seperti katanya Ben Anderson (dalam; Culture and Politic in Indonesia) sejarah kebangsaan Indonesia senantiasa diliputi budaya politik kekerasan, khususnya menyangkut setiap suksesi kepemimpinan. Akankah kita masih menjadi “barbarian”? Dimana konteks keluhuran bangsa seperti yang digembar gemborkan? Jawabnya adalah tatkala seluruh komponen bangsa ini mau belajar dari sejarah, serta secara terbuka, jujur dan, tulus membuka kedok sejarah sebagai usaha untuk memberadabkan (civilized) budaya bangsa, oleh Iwan Irawan Wijaya.