JK Kritik Iklan Pilpres Satu Putaran

SIMPUL - Debat para calon presiden (capres) pemungkas di Balai Sarbini tadi malam kembali menempatkan Jusuf Kalla (JK) sebagai pusat perhatian. Di awal debat, kandidat dari koalisi Partai Golkar dan Hanura itu mengkritik capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun tak mau kalah.

Kritik pertama JK dilontarkan ketika sesi pemaparan visi dan misi pada debat yang bertema NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah itu. Di akhir pemaparannya, JK yang mendapat giliran ketiga mengatakan, demokrasi mestinya tak hanya dilihat dari sisi nilai. Tapi, mekanismenya yang demokratis.

''Karena itu, mohon maaf Pak SBY. Saya tidak sependapat dengan iklan Pak SBY mengenai pilpres satu putaran dengan alasan penghematan Rp 4 triliun. Itu berarti, demokrasi dilihat dengan pandangan uang," kata JK, disambut tepuk tangan para pendukungnya. Soal penghematan pilpres, JK juga menyebut perannya yang meminta kepada KPU untuk menekan biaya pemilu dari Rp 40 triliun menjadi Rp 25 triliun. "Nah, kalau Rp 4 triliun diributkan hanya untuk mengejar satu putaran, perbandingannya masih jauh jika dibandingkan dengan yang sudah saya minta ke KPU tadi," jelasnya.

"Saya khawatir, pada 2014 akan ada iklan, lanjutkan terus tanpa pilpres,'' ujarnya, kembali disambut tepuk tangan hadirin. SBY yang menjadi sasaran kritik terlihat diam. Tapi, dia tampak sangat ingin langsung membalas kritik JK.

Setelah sesi kedua tanya jawab dilewati, SBY memberikan tanggapan. SBY mengatakan, iklan itu bukan dari tim kampanye nasional. ''Itu bukan iklan SBY. Iklan SBY semuanya dari tim kamnas (tim kampanye nasional, Red),'' jelasnya.

Jawaban SBY tersebut langsung direspons JK, "Berarti iklan itu ilegal ya Pak." Pertanyaan JK itu diiyakan SBY.

''Sebab, yang berhak membuat iklan adalah peserta (pilpres). (Masyarakat) harus berhati-hati. Kalau begitu, saya juga bisa satu putaran, Bu Mega juga bisa,'' ujarnya.

Setelah pernyataan itu, tayangan berganti iklan. Nah, ketika tidak disorot kamera, SBY mendatangi JK. Dia menyodorkan tangannya dan merangkul pundak JK. Mereka kemudian bersalaman. Seisi pengunjung Balai Sarbini pun memberikan aplaus panjang. Setelah itu, mereka terlihat berbicara singkat.

Kritik JK mengemuka lagi saat debat masuk pada tema pluralisme. Semua capres sepakat bahwa pluralisme mesti menjadi perekat bangsa. Namun, JK menyisipkan kritiknya. Menurut dia, sudah bukan zamannya lagi presiden Indonesia dibatasi hanya dari daerah tertentu.

''Pandangan rasialis bahwa salah satu ras tidak bisa menjadi presiden harus dihapus dari benak kita,'' tegasnya. Pernyataan JK itu, rupanya, menjawab pernyataan Andi Mallarangeng saat berkampanye di GOR Mattoangin, Makassar, Rabu (1/7). Saat itu, dia mengatakan bahwa suku Bugis belum saatnya menjadi presiden Indonesia.

Selain saling kritik, persoalan otonomi daerah dan pemekaran daerah menjadi topik bahasan menarik. Soal otonomi, Mega berpendapat bahwa sejak reformasi, Indonesia mengalami euforia otonomi daerah. Semua daerah di Indonesia ingin otonom. Mereka yang merasa memiliki potensi ingin berdiri sendiri. ''Tiba-tiba banyak yang ingin pemekaran,'' katanya.

Padahal, lanjut dia, tak semua daerah yang mengalami pemekaran berhasil. Ada yang gagal kemudian jatuh miskin. ''Kalau sudah jatuh miskin dan gagal, bagaimana selanjutnya. Apakah kembali ke daerah induk atau bagaimana. Padahal, biasanya daerah yang sebelumnya jadi induk tidak mau kalau bergabung dengan daerah yang ternyata gagal,'' tuturnya.

JK mengatakan, perlu ada kriteria-kriteria tertentu untuk daerah agar bisa dimekarkan. Tidak boleh sembarangan. Kalau perlu, ada standar tertentu yang harus dipenuhi daerah. ''Kita beri daerah target-target tertentu yang harus dipenuhi,'' katanya.

Hal senada diungkapkan SBY. Menurut dia, otonomi daerah dan pemekaran tetap harus dikontrol. Jangan sampai daerah yang miskin justru semakin miskin, begitu pula yang kaya. ''Yang belum baik, implementasinya harus dikaji. Secara konsep, otonomi daerah sudah bagus,'' ungkapnya.

Di bagian lain, pakar administrasi negara Eko Prasodjo menilai, sebagai incumbent, SBY dan JK tampak lebih menguasai persoalan faktual dalam debat tadi malam. Sebaliknya, Megawati tampak kalah informasi dan pengetahuan oleh kedua rivalnya.

"Mungkin karena sudah lama sejak Mega duduk di pemerintahan. Otonomi daerah yang awalnya berjalan dengan panduan UU No 22/1999 sudah direvisi menjadi UU No 32/2004," katanya.

Menurut Eko, SBY dan JK juga mampu memberikan tawaran konkret. SBY, misalnya, mengatakan telah meluruskan tumpang tindihnya sekitar 12 ribu peraturan serta perlunya keberpihakan terhadap pulau tertinggal dan daerah perbatasan. Untuk mencegah dicampurinya birokrasi dengan kepentingan politik, SBY menekankan perlunya merit sistem dan pengawasan DPRD.

Sedangkan JK, ungkap Eko, menawarkan pilkada serentak, antara satu atau dua gelombang dalam lima tahun. JK juga menyebut pentingnya memberdayakan DPRD dalam mengontrol pengisian jabatan politik di daerah. Terkait dengan PNS, JK memberikan jawaban yang cukup strategis. Yakni, PNS harus bisa dimobilisasi antardaerah sebagai faktor integrasi.

Bagaimana Megawati? "Megawati masih terlalu normatif. Dia bilang, otonomi harus diwujudkan, tapi bagaimana caranya tidak jelas," ucap guru besar FISIP UI itu. Soal pilkada, imbuh Eko, Megawati hanya menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap esensi pilkada. "Sewaktu membahas PNS, Mega juga hanya bilang 100 persen setuju JK," imbuhnya.

Meski begitu, jelas Eko, Megawati terlihat lebih konkret saat berbicara mengenai era otonomi yang kebablasan. (aga/pri/kum)