Pemkab Tak Anggarkan di APBD 2010

SIMPUL - Bantuan operasional sekolah dari daerah (bosda) untuk sekolah diniyah (sekolah agama Islam) di Kabupaten Malang besar kemungkinan hanya mengucur 50 persen ke para penerimanya. Tidak terealisasinya 50 persen sisanya karena Pemkab Malang tak menganggarkan dana pendamping pada APBD 2010.

Sesuai petunjuk pelaksanaan bosda, setiap kota/kabupaten menganggarkan dana pendamping 50 persen dari total kebutuhan dana. Bila tidak ada dana pendamping, maka siswa ula (tingkat pertama) hanya mendapatkan Rp 7.500 per orang per bulan. Padahal semestinya Rp 15 ribu. Sedang siswa wustho (tingkat lanjut) hanya memperoleh Rp 12.500 per orang per bulan dari jatah normalnya Rp 25 ribu.

Di Kabupaten Malang, total kebutuhan dana untuk bosda diniyah sebesar Rp 38,832 miliar. Sebanyak Rp 19 miliar lebih telah ditanggung oleh Pemprov Jatim pada APBD 2010.

Sanusi, salah seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Malang, menjelaskan, yang dibagikan ke para murid dan guru diniyah adalah dana milik provinsi. Besarnya Rp 19 miliar. Uangnya kini sudah dimasukkan ke APBD 2010. Pencairannya menunggu gubernur menyetujui APBD 2010 Kabuapten Malang yang kini masuk tahap permohonan persetujuan.

"Ada 19 miliar rupiah. Belum cair karena gubernur belum menyetujui APBD kabupaten," ungkap ketua DPC PKB ini.

Menurut Sanusi, begitu gubernur menyetujui APBD 2010 milik Kabupaten Malang, maka diknas berkewajiban untuk mencairkan dana itu kepada yang berhak menerimanya.

Bila dana itu dibagi rata untuk seluruh murid dan guru diniyah selama 12 bulan, maka masing-masing akan mendapatkan separonya. Sebab dana yang ada hanya separo dari total kebutuhan. Alternatif kedua, dana bisa diberikan penuh pada separo penerima. Separo penerima lainnya tidak mendapatkan bantuan di 2010.

Sedang alternatif ketiga, seluruh penerima mendapatkan penuh. Namun waktunya hanya untuk enam bulan. Enam bulan sisanya tidak mendapat bantuan. "Teknis itu nanti tergantung diknas," kata wakil rakyat asal Gondanglegi ini.

Terpisah, Kadiknas Kabupaten Malang Suwandi mengaku juga sedang memikirkan alternatif mana yang akan diambil. Apakah mengucurkan jatahnya separo, atau memberikan kepada separo penerima, atau memberikan penuh kepada semuanya untuk enam bulan saja.

Yang jelas, kata Suwandi, pihaklnya masih terus berkoordinasi dengan depag terkait bosda. Koordinasi itu masih belum mencapai kesimpulan terkait teknis pengucuran. "Kami koordinasikan dulu. Bagaimana baiknya," kata Suwandi. (yos/war)

Sumber: Jawapos.co.id