PSB Online Amburadul, Sahudi Diperiksa

SIMPUL - Proyek Penerimaan siswa baru (PSB) online yang senilai Rp. 2,4 Miliar dianggap tidak relevan apalagi dalam pelaksanaannya amburadul, respon dari Inspektorat Pemkot Surabaya.

Langkah yang telah dilakukan inspektorat adalah meminta data-data yang berkaitan dengan proyek PSB online senilai Rp 2,4 miliar tersebut. Suhadi, Kepala Dinas Pendidikan mulai diperiksa.

Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Sahudi, inspektorat akan meng-cross check langsung ke Dispendik guna memastikan prosedur pelaksanaan PSB online dan PSB RSBI yang melibatkan dua perguruan tinggi negeri (PTN), yakni ITS dan Unesa.

Mantan guru SMAN 1 Banyuwangi itu menjelaskan, dalam pelaksanaan proyek, prosedur yang dilakukan dinas memang bukan tender dan bukan penunjukan langsung (PL). Tapi, melalui swakelola.

Proyek PSB online menggunakan jasa tim ahli dari ITS dengan dana Rp 126 juta di antara total Rp 2,4 miliar. Sementara itu, PSB RSBI yang meliputi SMP dan SMA menggunakan jasa Unesa.

Penunjukan dua perguruan tinggi itu dinilai Sahudi sudah tepat. Dalam operasinya, Dispendik melibatkan 20 orang dari ITS. Proyek itu tidak ditenderkan karena tenaga dari ITS hanya menjadi konsultan, bukan pelaksana. ''Sementara itu, Unesa menggunakan sistem swakelola,'' tegasnya.

Proses swakelola bisa melalui tiga saluran. Yakni, pelaksana barang dan jasa menggunakan akses pemkot, meminta bantuan lembaga pendidikan negeri, dan meminta bantuan LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Ada beberapa syarat dari pelaksana swakelola yang harus dipenuhi. Di antaranya, merahasiakan hal-hal yang dianggap khusus. Misalnya, pengembangan teknologi, pelatihan, dan peningkatan SDM. ''Selain itu, ada tujuh syarat yang harus dipenuhi dalam sistem swakelola tersebut. Saya sendiri tidak hafal,'' tegas Sahudi.

Semua peralatan untuk operasional PSB online merupakan pinjaman. Yakni, pinjaman dari ITS, Radnet, dan Indosat. Sebab, kata Sahudi, Dispendik tidak bisa membeli peralatan tersebut.

Mohammad Noor Al'Azam, deputy branch manager PT Rahajasa Media, pemilik Radnet, mengaku telah membantu Dispendik berupa server dengan kecepatan 10 mbps (megabytes per second). ''Itu murni bantuan. Sisa server kami yang tidak terpakai. Tapi, ya meski bantuan, ada hitam di atas putihnya. Kami tidak mau ada sesuatu hal di kemudian hari jadi masalah,'' ungkapnya.

Namun, lanjut dia, untuk membuat PSB online berjalan lancar, Dipsendik butuh setidaknya 50 mbps. Harga sewa tiap 1 mbps selama sebulan ditaksir mencapai Rp 3 juta. Selain dari Radnet, Dispendik mendapat bantuan server dari lembaga atau perusahaan lain.

Yang menjadi permasalahan disini bagi Inspektorat adalah dana yang segitu besarnya 2,4 miliar terlalu banyak penggandaan dilihat dari apa yang Suhadi utarakan, diantaranya adalah untuk membayar tim ahli saja harus mengeluarkan uang 126 juta, ini dinilai masyarakat bahwa pendidikan begitu mahalnya.