Buta Undang-Undang, Mudah Dipermainkan Perusahaan

Kalau secara nasional para buruh di Indonesia ramai-ramai menuntut hak agar kesejahteraan mereka yang masih jauh dari layak diperhatikan pihak perusahaan dan pemerintah pada 3 Mei kemarin (May Day, red), di luar momentum penting itu sebenarnya para buruh di Kabupaten Pasuruan sudah lama bergolak. Hal ini dipicu oleh ketidakberpihakan pihak perusahaan maupun pemerintah pada hak dan kepentingan buruh. Konflik hubungan industrial antara buruh dengan pihak perusahaan yang terjadi selama ini banyak dipicu oleh kesewenang-wenangan perusahaan dalam mengatur hak para buruh dengan tidak banyak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kasus yang sering terjadi diantaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, tidak terpenuhinya hak-hak dasar para buruh seperti gaji dan tunjangan yang layak serta status ketenagakerjaan yang cenderung banyak dipermainkan pihak perusahaan.  Kondisi demikian terjadi karena para buruh di Kabupaten Pasuruan sangat minim pengetahuannya tentang undang-undang perburuhan. Kelemahan para buruh ini dimanfaatkan pihak perusahaan dengan tidak banyak memberi ruang kepada mereka untuk banyak belajar undang-undang sehingga nasib mereka diperusahaan akan dengan mudah diatur dan dipermainkan. Ironisnya lagi, kondisi mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh para pengusaha ini tidak banyak mendapat pembelaan dari pihak pemerintah sebagai pengayom rakyat. Bahkan, para buruh menuduh pemerintah selama ini telah banyak mengorbankan kepentingan buruh agar memperoleh uang dengan cara kongkalikong dengan pihak perusahaan.
Fakta konkrit ini disampaikan secara gamblang oleh para perwakilan buruh yang ikut serta secara aktif dalam Focus Group Discussion (FGD), Sekolah Demokrasi Pasuruan, yang diselenggarakan kerjasama Averroes Community Malang dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta, Jumat (27/4). Hadir dalam kesempatan ini perwakilan pengurus SPSI Kabupaten Pasuruan, Federasi Konstruksi Umum Indonesia (FKUI), dan pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). “Jika tidak ingin dipermainkan para buruh harus mulai sadar tentang pentingnya berserikat melalui lembaga yang selama ini memang dibentuk untuk membela kesejahteraan buruh yakni SPSI. Meskipun, saya menyadari untuk menghimpun mereka menjadi satu kekuatan bersama demi membela hak-hak bersama sangat sulit karena selama ini idealisme mereka muncul jika ada permasalahan saja,” tegas Satriyo, pengurus SPSI Kabupaten Pasuruan. Padahal, lanjutnya, para buruh seringkali dalam situasi tidak berdaya karena banyak mendapat intimidasi dan tekanan dari pihak perusahaan. “Jika tidak mengikuti kemauan kami kamu pasti celaka. Begitu kira-kira bentuk ancaman pihak perusahaan untuk menekan para buruh agar nurut dengan kemauan para pengusaha itu,” tutur Satriyo.

70 Persen Harus Pekerja Lokal

Belum tuntas persoalan klasik tersebut, para buruh kini dihadapkan pada salah satu isu penting menyangkut nasib mereka yakni terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perburuhan di Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini mereka sampai turun ke jalan menyikapi Raperda yang dianggap tidak banyak berpihak pada kepentingan buruh ini. Bagi mereka, kehadiran Raperda itu bisa jadi hanya akan menambah keruwetan problem perburuhan di Kabupaten Pasuruan. Apalagi, proses penyusunan Raperda ini tidak banyak melibatkan perwakilan buruh sehingga beberapa aturan yang termaktub dalam sebagian pasal dinilai tidak berpihak pada kepentingan buruh. Mereka menduga kehadiran Raperda itu justru hanya akan membela kepentingan para pengusaha dan semakin memperburuk nasib para buruh di Kabupaten Pasuruan. Menurut Ketua FKUI, Gunawan K, banyak poin penting dalam Raperda itu yang harus dikritisi oleh para buruh. Diantaranya, Raperda itu belum mengatur secara tegas berapa persen tenaga kerja lokal yang wajib direkrut pihak perusahaan sehingga perusahaan tidak seenaknya sendiri merekrut tenaga kerja dari luar sementara tenaga kerja lokal belum terserap secara maksimal. “Kalau saya usul di Raperda itu harus dicantumkan secara tegas masing-masing perusahaan harus merukrut 70 persen pekerja lokal sebagai karyawan dan sisanya boleh mengambil dari luar Kabupaten Pasuruan. Poin ini belum saya temukan dalam Raperda yang baru itu,” tegas Gunawan.
Poin penting lain yang wajib tercantum dalam Raperda yang baru itu, menurut Gunawan, adalah upah buruh pada perusahaan yang basis investornya adalah pemodal asing harus lebih tinggi dari perusahaan domestik. Isu strategis lain yang juga harus diperjuangkan adalah hak buruh untuk sama-sama memiliki kesempatan memiliki saham di perusahaan. “Cita-cita besar ini hanya bisa tercapai jika gerakan buruh benar-benar solid dan terkoordinir secara baik. Tidak seperti sekarang yang cenderung masih gampang dipecah belah. Masing-masing buruh masih seringkali membawa kepentingan kelompoknya sendiri bahkan mudah ditunggangi kepentingan politik yang justru merugikan mereka sendiri,” papar Gunawan. Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu secara kreatif membuat aturan tegas tentang ketenagakerjaan yang secara integral mampu mencakup segala persaolan buruh di Indonesia. Tidak seperti saat ini yang sulit dipahami masyarakat karena undang-undang yang mengatur perburuhan masih terpecah-pecah dan belum terkodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak heran jika proses penanganan dan penyelesaian konflik ketenagakerjaan di Indonesia justru seringkali terkedala dengan aturannya yang masih simpangsiur.

Berikut adalah petikan wawancara dengan Mohammad Soleh, perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI).

Menurut Anda apa persoalan mendasar yang dialami buruh di Kabupaten Pasuruan saat ini saat ini?
Sebenarnya keinginan para buruh di Kabupaten Pasuruan bahkan mungkin di Indonesia ini sangat sederhana. Mereka hanya ingin aman di dunia kerja tempat mereka berkarir dengan harapan bisa hidup sejahtera dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, mereka merasa banyak terkungkung dengan sikap dan aturan perusahaan yang tidak memihak nasib mereka. Jadi, cukup masuk akal kalau gelombang aksi protes para buruh sampai saat ini justru semakin besar.

Kebijakan apa dari pihak perusahaan yang paling sensitif menimbulkan konflik selama ini yang menurut Anda harus segera dituntaskan?
Ini konflik klasik yang sampai saat ini belum pernah ada penyelesaian dan pembelaan dari pemerintah yakni kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan sikap perusahaan yang selalu tidak koopratif dengan serikat pekerja. Dengan berserikat kami dianggap sebagai pemicu masalah sehingga harus dimusuhi. Saya sendiri saja dulu pernah dikasih tawaran menggiurkan oleh pihak perusahaan asalkan tidak banyak memprotes kebijakan perusahaan.

Menurut Anda apa yang harus dilakukan ke depan agar konflik hubungan industrial ini tidak terjadi lagi?
Undang-undang tentang ketenagakerjaan itu harus disosialisasikan secara tuntas kepada semua pihak baik buruh maupun perusahaan. Karena kalau undang-undang itu dilaksanakan secara konsekuen saya kira hak-hak buruh tidak akan banyak dinafikan pihak perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah dan wakil rakyat harus berperan secara aktif membela kepentingan para buruh tidak seperti sekarang yang hanya cenderung membela kepentingan para pengusaha saja.

Akhir Desember 2011 lalu, Averroes Community bekerja sama dengan Komunitas untuk Demokrasi menyelenggarakan seminar di Pandaan Pasuruan. Kegiatan dimaksudkan untuk sosialiasi Program Sekolah Demokrasi yang akan digelar di Kabupaten Pasuruan.
Oleh: Ahmad Zarkasi

Air menjadi barang yang penting untuk dikelola. Sebagai barang publik, air harus dikelola sesuai prinsip keadilan dan pemerataan. Sebab, air diperlukan untuk kebutuhan domestik dan non domestik. Hal itu disampaikan Prof Kresnayana Yahya dalam Seminar Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang digelar di Rumah Makan Ikan Bakan Cianjur, Pasuruan, Sabtu (17/12/2011). Turut hadir dalam seminar tersebut anggota Dewan Sumber Daya Air Jatim Arif Erwinadi, Direktur CSR Danone Aqua Sonny Sukada dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf.
Kresnayana Yahya, sebagai narasusmber pertama, mengingatkan bahwa pengelolaan air yang tidak tepat dapat memicu terjadinya konflik. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak bisa hidup tanpa air. Konflik tersebut bisa saja terjadi di hulu dan hilir. Ketiadaan air bahkan dapat menyebabkan migrasi bagi sekelompok masyarakat demi mendapatkan air.
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya konflik air, menurut Guru besar statistika ITS itu, adalah tidak terpenuhinya sisi permintaan dan penawaran terhadap air. Persediaan air lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam yang disebut dengan siklus hidrologi air. Siklus tersebut bersifat alami yang bergantung pada kebaikan alam. Semakin baik kondisi alam, semakin murah alam akan menyediakan air. Hal itu yang menjadikan air sebagai salah satu sumber daya yang terbarukan.
Sementara, permintaan air lebih banyak dipengaruhi unsur sosial dan kependudukan. Misalnya, jumlah penduduk, perkembangan industri yang menggunakan air sebagai faktor produksi hingga intensitas terjadinya musim kering. “Jika persediaan air tidak seimbang dengan permintaan yang semakin kompleks, niscaya konflik air akan terjadi di masyarakat,” kata Kresna.
Oleh karena itu, Kresna memberikan pertimbangan dalam menyikapi kelangkaan air. Antara lain, efektif dan efisien dalam mengelola air. Selain itu penggunaan air untuk pembangkit listrik harus mempertimbangkan kepentingan petani untuk menggarap lahan pertanian. Bahkan, bila perlu gagasan untuk menggunakan air hasil daur ulang diberlakukan pada beberapa kebutuhan.
Di bagian lain, anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jatim Arif Erwinadi mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola air. Hal itu dapat diwujudkan melalui kegiatan konservasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga dan melindungi sumber mata air permukaan di daerah hilir atau daerah tangkapan air sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kegiatan konservasi tersebut juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar maksimal, seperti, pemerintah, swasta dan masyarakat. “Kita sekarang bisa menikmati mata air. Tapi jangan sampai kita mewariskan air mata kepada anak cucu kita,” papar bapak satu anak itu.
Selain itu, terang Arif, upaya konservasi tersebut juga ditujukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air. Kuantitas air berkaitan erat dengan permintaan kebutuhan masyarakat pada sektor domestik dan non domestik. Sedangkan kualitas air berkaitan erat dengan sifat fisik, biologis dan kimiawi air, seperti kandungan E coli yang menjadi indikator kualitas air. “Jadi, segala bentuk konservasi sebenarnya mengarah pada pemeliharaan dan perlindungan air dari segi kualitas dan kuantitas,” ujar peserta Sekolah Demokrasi Batu tahun 2010 itu.
Direktur CSR Danone Aqua Sonny Sukada menerangkan bahwa pihaknya sebagai perusahaan produksi air minum telah turut menjaga sumber daya air. Hal itu tertuang dalam Program Aqua Lestari yang salah satunya berisi tentang hutan asuh. Yakni mengajak masyarakat sekitar sumber mata air untuk melestarikan dan melindungi mata air tersebut melalui program penghijauan.
Sonny menjelaskan bahwa pihaknya juga turut aktif dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuknya seperti pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha peternakan bergulir, pengolahan sampah plastik, dan peningkatan akses sanitasi dan air higienis (water access sanitation ad hygiene). Khusus yang terakhir, pihaknya membantu dengan cara membangun jaringan pipa air bersih dan jamban komunal.
Diskusi yang berlangsung lewat tengah hari itu bergerak dinamis. Moderator Hakim Jayli mengatur lalu lintas pendapat peserta dengan baik. Di sela-sela dikusi dan tanya jawab tersebut, Wagub Jatim Saifullah Yusuf tiba di lokasi seminar. Meski demikian, diskusi tetap dilanjutkan untuk menanggapi beberapa komentar yang telah dikemukakan peserta.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, ketika diberi kesempatan untuk berbicara mengungkapkan rasa gembiranya bisa hadir dalam forum tersebut. Dia merasa terhormat karena bisa bertemu dengan Prof Kresnayana Yahya dan Ignas Kleden. Keduanya merupakan Dewan Pengarah Komite Indonesia untuk Demokrasi. “Saya datang ini tanpa ada selembar undangan karena cuma ditelpon teman wartawan diminta supaya datang. Jadi saya datang ini sebagai alat pemuas teman saya,” terang Gus Ipul dengan nada bercanda.
Mantan Menteri PDT KIB I itu menjelaskan bahwa air sebagai pemicu konflik sudah terbukti di Pasuruan. Hal itu tampak melalui mata air Umbulan yang saat ini tengah diperebutkan hak pengelolaannya oleh berbagai pihak. “Semua mengeklaim berhak atas pengelolaan. Lalu siapa yang paling pantas mengelola?” sambung dia.
Di bagian akhir, Gus Ipul mengutip sebuah buku The Power of Water yang ditulis seorang ilmuwan Jepang. Wujud air sangat dipengaruhi oleh perasaan manusia yang memanfaatkannya. Jika air didekatkan dengan ucapan-ucapan yang bagus, maka wujud molekulnya tampak bagus melalui pengamatan mikroskos dan sebaliknya. “Artinya, kalau air tidak dikelola dengan baik oleh manusia, siap-siap saja kita akan memperoleh balasan yang buruk pula oleh air. Entah itu banjir, longsor atau kekeringan,” ucap dia. (*)

Siapapun pasti sepakat bahwa Kabupaten Pasuruan adalah gudangnya air bersih. Banyak industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berskala besar berdiri di daerah ini seperti AQUA, AQUASE, AQUCUI, ALAMO dan lain sebagianya. Ini membuktikan bahwa kabupaten ini memang memiliki air bersih yang melimpah. Dengan potensi besar ini seharusnya masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar perusahaan-perusahaan besar itu akan hidup sejahtera. Namun, yang terjadi justru malah sebaliknya. Kehadiran industri-industri besar ini tidak banyak berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita warga.

Kondisi riil yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pasuruan terbukti tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki. Dengan potensi pengelolaan sumber daya air yang ada saja masyarakat Pasuruan seharusnya bisa hidup makmur. Betapa tidak, sumber daya air yang melimpah itu setiap tahun dipastikan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Sayangnya, sampai saat ini pendapatan asli daerah dari pengelolaan sumber daya air yang dimiliki itu tidak pernah disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Jika PAD yang besar itu dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat tentu masyarakat Pasuruan akan sejahtera secara ekonomi. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Sukobar (2007) total kapasitas sumber daya air yang dikelola di Kabupaten Pasuruan mencapai 5.563.823.186 meter kubik per tahun atau 193.735 liter per detik dengan rincian 4.933.876.748 meter kubik per tahun atau 174.212 liter per detik air permukaan dan 629.946.438 meter kubik per tahun atau 19.523 liter per detik air bawah tanah.  Sementara, cadangan air bawah tanah di Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.828.699.720 meter kubik dengan jumlah sumber mata air sebanyak 471 buah. Meskipun, di lapangan masih banyak ditemui kasus kekeringan dan masyarakat tidak mampu secara ekonomi di sekitar industri pengelolaan air di Kabupaten Pasuruan. Hal ini menandakan bahwa ada persoalan serius terkait pengelolaan sumber mata air yang menuntut untuk segera dipecahkan demi kesejahteraan masyarakat Pasuruan.
Untuk membedah dan mencari solusi bersama terkait persoalan ini Sekolah Demokrasi, Averroes Community secara khusus menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peran Serta Mayarakat dalam Merumuskan Kebijakan Strategis di Kabupaten Pasuruan : Memperkuat Kebijakan Daerah dalam bidang Industri dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Rabu (11/4). Kegiatan ini mengundang tokoh masyarakat dan stakeholder terkait seperti PCNU Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Lakpesdam NU Pasuruan, pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  Perwakilan PCNU Kabupaten Pasuruan, Saiful Anam mengakui selama ini kehadiran perusahaan air minum di daerahnya itu tidak membawa kontribusi yang jelas kepada masyarakat. Untuk menjadi karyawan saja, masyarakat sekitar perusahaan sangat sulit. “Mereka yang jadi karyawan itu sebagian besar hanya kuli kasar saja. Padahal, mereka adalah masyarakat sekitar perusahaan yang semestinya diprioritaskan untuk ikut makmur secara ekonomi dengan adanya investasi di daerahnya,” tegasnya. Bahkan, kehadiran industri itu, lanjutnya, sudah banyak mengubah gaya hidup masyarakat sekitar perusahaan ke arah yang cenderung negatif. “Ada pergeseran nilai dari yang sebelumnya lebih islami menjadi tidak islami lagi. Ini banyak menjadi sorotan para kyai dan tokoh masyarakat di Pasuruan,” paparnya.  Hal senada disampaikan Jodi, salah seorang peserta Sekolah Demokrasi Pasuruan. Menurutnya, dengan dukungan pemerintah, industri air bersih di Kabupaten Pasuruan selama ini hanya mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya yang ada tanpa memperhatikan aspek konservasi dan  nasib masyarakat sekitar di masa yang akan datang. “Untuk meredam gejolak, masyarakat hanya direkrut sebagai tenaga kerja kasar saja. Padahal, akibat bisnis air bersih yang dilakukan secara membabi buta itu, resapan air di Pasuruan menjadi jelek,” jelasnya. Ekploitasi sumber daya air tanpa batas itu, lanjutnya, juga berakibat pada semrawutnya penataan tata ruang kota sehingga tidak mengherankan jika setiap tahun Kabupaten Pasuruan selalu langganan banjir di mana-mana.
Perlu Kontrol Masyarakat
Potensi air bersih yang melimpah di Kabupaten Pasuruan ini harus bisa dikelola demi kemakmuran rakyat. Karena itu, masyarakat diminta secara kritis mengontrol pengelolaan air bersih di Kabupaten Pasuruan selama ini agar pemanfaatannya benar-benar bisa dirasakan secara konkrit oleh masyarakat. “Untuk mengelola sumber daya air yang sedemikian besar ini tentu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat secara aktif mengoreksi kebijakan apapun terkait pengelolaan air yang dilakukan selama ini,” ujar Syahnur Indra M, perwakilan Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengontrol perkembangan industri pengolahan air bersih yang ada di daerahnya. Hal ini penting karena sebelum mendirikan industri pengelolaan air bersih itu para investor telah meminta izin masyarakat setempat dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang. “Jika dalam perkembangannya, banyak hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan waktu dirumuskannnya izin pendirian itu, maka baik pemerintah maupun masyarakat bisa mengevaluasi keberadaan perusahaan yang bersangkutan,” tegasnya. Dia juga sepakat jika pendapatan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Pasuruan ini harus diketahui bersama oleh masyarakat agar pemanfaatannya bisa dikoreksi secara bersama-sama. Hal ini tentu demi kemakmuran bersama, keberlangsungan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam yang dimiliki.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sikap masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pasuruan selama ini, berikut petikan pernyataan dari Nurul Anwar, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan.

Bagaimana menurut Anda pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pasuruan selama ini?
Menurut saya, sumber daya air di Kabupaten Pasuruan ini merupakan potensi terbesar yang dimiliki yang seharusnya bisa berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, selama ini harapan itu belum dirasakan secara konkrit oleh rakyat.

Apa yang harus dilakukan masyarakat agar hasil pengelolaan sumber daya air itu bisa dirasakan bersama?
Ini perlu peran serta aktif masyarakat secara umum dan para tokoh masyarakat khususnya untuk mengoreksi perjalanan pengelolaan air selama ini. Masyarakat tidak saja harus kritis tetapi juga tegas agar pemerintah tidak sembrono memanfaatkan sumber daya yang ada demi kemakmuran pribadi dan investor saja.

Saran Anda kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan?
Harapan masyarakat sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk. Agar sumber daya air itu bisa dikelola secara bersama hendaknya hasil dari pengelolaan air yang berjalan selama ini itu harus diketahui secara gamblang oleh masyarakat. Berapa PAD yang didapat dari air itu dan berapa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan konservasi alam harus dijelaskan secara transparan oleh pemerintah. Ini kan belum pernah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Kalau ini dilakukan saya yakin tidak akan pernah ada gejolak negatif tekait pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pasuruan ini.

1. Ach. Ali Ridho
2. Agus Priyanto
3. Ahmad Maimun H.
4. Ahmad Sukron
5. Alfia Triana
6. Alip Prakoso
7. Anis Halimah
8. Aprilia Mega R.
9. Arofah
10. Dardiri
11. Darmawan
12. Dewi Candra N. I.
13. Dian Setiyowati
14. Imroatul Zahrok
15. Jauharul Lutfi
16. Laili Rahmawati
17. Masnuriatul Fatonia
18. Mohammad Subadar
19. Muchammad Rochim
20. Muchammad Soleh
21. Muhammad Derajad
22. Muhammad Fathur Rozi
23. Muhammad Suudi
24. M. Syarifudin Lubis
25. Mukhammad Ircham
26. Nardi
27. Nur Fadillah
28. Nur Hasan
29. Palupi
30. Qiki Rifqiyyah
31. Satriyo Hajar Miguno
32. Siti Rohmatus Zakiya
33. Syahrul Muhtarotul W.
34. Woko Handoyo
35. Yeni Lutfiana