Dinamika Demokrasi dalam Pilkades

SIMPUL – Anggapan bahwa masyarakat pedesaan memiliki pemahaman yang minim tentang demokrasi tidak sepenuhnya  benar. Secara faktual masyarakat pedesaan sejak sebelum kemerdekaan telah menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Bhakan dalam konteks pemilihan pemimpin…

Anggapan bahwa masyarakat pedesaan memiliki pemahaman yang minim tentang demokrasi tidak sepenuhnya  benar. Secara faktual masyarakat pedesaan sejak sebelum kemerdekaan telah menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Bhakan dalam konteks pemilihan pemimpin, masyarakat desa telah mengenal pemilihan langsung untuk menentukan kepala dusun kepala desa dan dilaksanakan dengan sistem demokrasi. Seiring dengan arus demokrasi, pemilihan kepla desa yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa nyatanya masih dianggap penting dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tahun 2007 adalah menjadi tonggak sejarah bagi penyelenggaraan emilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Malang. Pasalnya pada tahun tersebut diselenggarakan pilkades  secara serempak di 155 desa. Meski terkesan tergesa-gesa, penyelenggaraan pilkades serempak ini diharapkan mampu mensinergiskan proses-proses demokrasi. Pada hakekatnya demokrasi versi masyarakat pedesaan yang dulu diangap murni dan partisipasi masyarakat yang luas akan mengalami penurunan mengakibatkan kemerosotan pada nilai-nilai demokrasi. Disamping itu penyelenggaraan pilkades serempak tersebut sebagai bentuk pembelajaran dan membuka kesadaran bagi masyarakat pedesaan dalam penerapan dari konsep-konsep demokrasi yang ada pada saat ini.

Perbincangan ini yang sempat muncul dalam Talkshow RRI 6 yang bertemakan“Dinamika Demokrasi dalam Menyongsong Pilkades di Kabupaten Malang”. Talkshow menghadirkan tiga pembicara yakni, Widodo (Ketua PAN Daerah Kabupaten Malang), Abdul Karim (calon Kepala Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang), dan Ahmad Yani (Anggota Forkom BPD). Talkshow ini juga mencoba untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan di lapangan yang terkait dengan proses-proses pembentukan panitia, penganggaran pelaksanaan, pencalonan dan yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah proses-proses tersebut sudah mencerminkan nilai demokrasi yang kita harapkan..