APBD Untuk Rakyat

SIMPUL -  APBD Kabupaten Malang tahun 2008 mencapai 1,3 trilyun. Ini berarti mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2007 yang lalu. Berarti terdapat harapan baru bagi rakyat untuk mendapatkan tambahan subsidi atau bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas…

APBD Kabupaten Malang tahun 2008 mencapai 1,3 trilyun. Ini berarti mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2007 yang lalu. Berarti terdapat harapan baru bagi rakyat untuk mendapatkan tambahan subsidi atau bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan kesejahteraannya. Lebih dari 55 % dari APBD terserap di belanja rutin pegawai. Sisa, sekitar 40 persen dibagi-bagi untuk pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, dari prosentase APBD tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan rakyat masih belum menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini sangat menghawatirkan karena seharusnya proposrsi APBD lebih banyak diperlukan untuk kepentingan rakyat.

Perbincangan tentang APBD ini mengemuka dalam talkshow radio XXIII Sekolah Demokrasi di RRI Malang dilaksanakan  tanggal 17 Januari 2008/ Hadir dalam kegiatan ini Widodo (Ketua DPD PAN Kabupaten Malang),  Ahmad Yani(anggota forum warga Kabupaten Malang) dan Hiqmah Bafagih (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang).
.
Widodo menyampaikan bahwa peningkatan APBD di Kabupaten Malang seharusnya menjadi  dalam meningkatkan akselerasi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sangat berharap pengelolaan ABD bisa memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan di daerah khususnya menyangkut aspek ekonomi. Karena itulah perlu adanya pengawalan melalui kontrol dan partisiasi  atas setiap penyusunan dan pengelolaan APBD baikl di level perencanaan maupaun pada pelaksanaannya.

Ahmad Yani menambahkan bahwa seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, penyusunan anggaran pemerintah daerah didasarkan pada anggaran yang berbasis kinerja untuk performansi budgeting. Pertama, satu anggaran itu pada penyusunannya harus dapat diukur. Harus dapat diukur dengan nilai satuan tertentu jelas dan kongkrit, tidak absrak apalagi fiktif seperti yang sering kita temui. Mencantumkan nilai-nilai yang dapat dikonversikan dengan nilai mata uang tentunya dan struktur kegiatan yang rinci sehingga masyarakat dapat mengevaluasi tingkat rasional dan kelayakan anggaran itu sendiri. Terus yang kedua, transparan, terbuka bagi publik dan dapat diakses oleh siapapun baik dengan media cetak maupun elektronik, kalangan LSM dan semuanya tentunya.

Terakhir, APBD harus memilki akuntabilitas publik. APBD harus jelas peruntukan dan tujuannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis adminstratif maupun manfaatnya.