Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Pilkada

SIMPUL – UU No. 32 tahun 2004 memberikan perubahan yang sangat sigifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini berarti semangat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat daerah untuk berbenah sesuai dengan keinginannya…

UU No. 32 tahun 2004 memberikan perubahan yang sangat sigifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini berarti semangat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat daerah untuk berbenah sesuai dengan keinginannya. Dan pada akhirnya setiap kepala daerah akan terasa lebih dekat dengan rakyat. Artinya semua kebijakan yang akan diambil kepala daerah benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Rasanya mustahil untuk mundur ke belakang. Apalagi mengingat reformasi dan segala perubahan dan proses pembelajaran yang dibawanya telah memberikan kesempatan yang lebih luas untuk partisipasi publik. Perbincangan ini menjadi tema dalam Kegiatan Talkshow X Sekolah Demokrasi di RRI 26 Juni 2008 yang dihadiri oleh Ari Hidayati, Ning Huriyah, dan Husnul Hakim.

Husnul menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga, ini diperlukan kerja keras bagi semua pihak untuk mensukseskan acara tersebut. Sukses tidak berarti hanya sekedar terlaksananya kegiatan tersebut, melainkan benar-benar menjadi media bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Maka, bagi Husnul, kerja keras dari semua pihak untuk melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi penting melalui pendidikan politik.

Senda dengan itu. Ari menambahkan bahwa upaya untuk menjadikan rakyat melek politik harus diigalakkan. Apalagi dengan adanya semangat Otonomi daerah dan demokrasi, peluang memberikan keleluasaan bagi rakyat untuk menentukan pilihanya enjadi sangat penting. Dengan berbagai cara harus dilakukan, tetapi tetap berpedoman terhadap UU yang berlaku. Sampai saat ini masyarakat masih menjadi sasaran janji-janji oleh para calon pemimpin. Sehingga perlu ada sebuah mekanisme yang dapat dijadikan legitimasi bagi semua pihak dalam mengawal perjalanan kepemimpinan yang baru.

Sementara itu Ning melihat proses pilkada yang terjadi malah jauh dari nilai dan prinsip dalam pendidikan. Rakyat senantiasa dijejali kebohongan-kebohongan. Rasa malu, khianat, sombong, dsb sudah tidak lagi ada dalam pribadi masing-masing personel yang terlibat. Maka dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat diperlukan kebersamaan dari semua stakeholders masyarakat untuk memberikan bimbingan atau pendidikan politik kepada rakyat.