Alokasi Dana Desa

SIMPUL – Talkshow BATU TV 3 dilaksanakan pada 20 Juni 2007. Tema yang diangkat dalam talkshow kali ini adalah “Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Malang”. Tema ini sebagai upaya mengawai opini sebelum ADD tahun kedua direalisasikan…

Talkshow BATU TV 3 dilaksanakan pada 20 Juni 2007. Tema yang diangkat dalam talkshow kali ini adalah “Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Malang”. Tema ini sebagai upaya mengawai opini sebelum ADD tahun kedua direalisasikan.  Karena sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh bahwa ADD pada tahun yang lalu masih banyak kelemahan/kekurangan. Sehingga saat ini sebelum realisasi perlu untuk diadakan eveluasi secara menyeluruh kaitannya dengan orientasi, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, agar menjadi dasar pijakan penyempurnaan pelaksanaan ADD pada tahun selanjutnya.

Talkshow ini dipandu oleh presenter yaitu Sutomo dari PLaCID’s Averroes yang juga sebagai Fasilitator Sekolah Demokrasi. Sutomo menggantikan Syahrotsa Rahmania yang tidak bisa hadir karena ada keperluan lainnya. Presenter mengawali dengan  mengilustrasikan bahwa ADD merupakan pemberian anggaran kepada masyarakat desa untuk dikelola sebaik mungkin, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ADD pada tahun lalu sebenarnya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Harapannya sebelum direalisasikan ADD untuk tahun ini, terlebih dahulu dievaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana ADD.

Kesempatan pertama diberikan kepada Sunarti, peserta Sekolah Demokrasi tahun II, beliau menjelaskan bahwa dari pengamatannya di beberapa desa tentang pelaksanaan ADD, ternyata masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan disanaa sini. Sehingga dari kelemahan itu memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi. Ini dapat dilihat dari bagaimana sistem pengawasan dan pertanggungjawabannya. Penyalahgunaan ADD ini dikarenakan kepala desa tidak melibatkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD, diperpuruk dengan laporan pertanggungjawabannya tidak transparan. 

Kesempatan kedua diberikan kepada Moch. Sholeh, ia menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan ADD tahun yang yang lalu masih belum melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh. Indikasi ini dikawatirkan justru akan mengebiri dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang berjalan sampai saat ini adalah demokrasi prosedural dan formalitas, sama sekali tidak menyentuh dari aspek substansinya. Nah, untuk itu seperti kegiatan ADD hendaknya memperbesar jumlah partisipasi masyarakat dalam segala hal, termasuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi.

Selanjutnya dibuka interaksi dari para pemirsa, selama kurun waktu 20 menit terdapat 8 tanggapan dan pertanyaan dari masyarakat. Pertama bapak Ahmad, Wajak  Malang, menyampaikan bahwa memang benar kalau pelaksanaan ADD hendaknya mengutamakan partisipasi masyarakat dan transparansi sebagai prinsip yang utama. Untuk saat ini hanya orang–orang tertentu saja yang mengetahui pelaksanaan anggaran tersebut, misalnya, laporan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dari ADD hendaknya ditempelkan dipapan-papan pengumuman masing–masing RT / RW. Kedua, bapak Yani dari Dau Malang, memang dana ADD sangat bermanfaat dan diperlukan bagi masyarakat, namun ada beberapa hal yang penting untuk dicermati, yakni penggunaan dana dan evaluasinya yang sampai saat ini masih terkesan sembunyi-sembunyi. Sehingga kedepan diharapkan pola penggunaan dana melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta kontrol masyarakat lebih dilibatkan.

Ketiga, Intan dari Malang menanyakan bagi masyarakat desa akan ada ADD, bagaimana kalau di kelurahan karena tidak ada embel-embelnya desa. Keempat, Wati dari Gondanglegi Malang, menyoroti bahwa banyak anggaran yang tidak tepat dalam penggunaanya, sayangnya kontrol masyarakat juga lemah. Hal ini disebabkan oleh pengawasan ADD selama ini masih model struktural yakni kepala desa, menurutnya model seperti ini yang harus dirubah. Kelima, Arif dari Sengkaling Malang menanyakan kriteria penentuan jumlah dana pada masing-masing desa, serta diharapkan pemkab segera mengadakan evaluasi dan menindak tegas bagi siapa saja yang menyalahgunakan anggaran tersebut. Keenam, Rozi dari Malang, sependapat dengan penanya diawal dan yang sangat penting adalah adanya tugas, fungsi pokok atau  job discrioption yang jelas, sehingga menghindari tingkat penyelewengan yang besar. Ketujuh, Agus dari Malang, menjelaskan perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk pengelolaan ADD. Kedelapan, Sasa Malang, bagaimana dengan ADD untuk kesehatan? Dan banyak program-program yang sudah ada dan belum maksimal dari pemerintah.    

Tanggapan kedua narasumber adalah bahwa pemerintah daerah memberikan otoritas kepada desa untuk mengusulkan pembangunan sesuai dengan karakteristik masing-masing desa, sehingga tidak lagi adanya penyeragaman seperti masa orde baru. Ditegaskan pula bahwa memang sangat diperlukan kolaborasi perencanaan pembangunan yang berbasiskan masyarakat, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Harapannya program ini dapat berjalan dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan Mengharapkan kepada seluruh masyarakat menjadi bagian dari kegiatan ini, sehingga partisipasinya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran.
 pada umumnya.